Praktek demokrasi yang dijalankan saat ini tak jauh berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde baru. Seperti pada masa lalu, saat ini, kekuasaan terpusat pada figur tunggal presiden.
"Alangkah memprihatinkan di zaman reformasi yang menjamin kehidupan multipartai, kebebasan pers, beorganisasi, unjukrasa, tapi prinsip demokrasi sarat dilanggari," ujar pengamat politik Martimus Amin (Sabtu, 20/4).
Dia menjelaskan, prinsip demokrasi begitu mudah dilanggar sehingga sangat telanjang hipokrit pejabat negara itu dipertontonkan. Satu sisi, Presiden SBY mengingatkan keras menteri-menteri untuk tidak sibuk urus partai.
"Namun ia malah sendiri merangkap jabatan dan gunakan fasilitas negara 'Istana' berkomentar masalah partainya," imbuh Martimus.
Bahkan seluruh menteri asal partai Demokrat seenaknya dicalonkan sebagai Caleg DPR RI. Sementara menteri yang dikecamnya yang pernah dikecammnya PPP malah tidak satupun maju pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.
Tak hanya itu, Martimus juga menyoroti kontrol legistatif maupun unjuk rasa mahasiswa dalam pengusutan kasus Century, BLBI, rekening gendut polisi, skandal Istana, hanya dalam kepura-puraan.
"Chek and balances hanya sekadar memenuhi prosedur demokrasi," ungkapnya.
Yang teranyar, Undang-Undang yang seharusnya dihormati dan dipatuhi, justru dicurangi sendiri oleh wasit Pemilu yaitu KPU.
Berdasarkan aduan kepada Majelis Kode Etik DKPP, jelas Martimus, dari verifikasi adminisitrasi dilakukan KPU ter tanggal 25 Oktober 2012 menunjukkan, PKS, Golkar, Hanura, dan PPP tidak lolos keterwakilan kepengurusannya di beberapa Provinsi karena tidak mencapai 75 persen di tingkat Kabupaten/ Kota.
Menurutnya, hal ini sungguh menggelikan, partai yang tidak penuhi syarat diloloskan, apalagi menggelembungkan suara untuk partai tertentu.
"Melihat kondisi demokrasi sekarang, kita hanya dapat menjerit 'ampuun'. Sampai kapankah Indonesia menjadi bangsa besar dan tuntas membangun demokrasinya, karena semakin hari semakin barbar," tandasnya.
[zul]
