Berita

m. nasir

Kakak Kandung Nyaleg, Bukti Tambahan Adanya Deal Nazar-SBY Lengserkan Anas

SABTU, 20 APRIL 2013 | 06:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang keras menteri-menteri untuk tidak sibuk mengurus partai. Tapi faktanya, malah dia sendiri yang banyak terkuras waktu dan tenaga untuk mengurus partai terlebih setelah menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"(SBY) juga menggunakan fasilitas negara, 'Istana' untuk berkomentar masalah partainya," ujar pengamat politik Martimus Amin (Sabtu, 20/4).

Tak hanya itu, seluruh menteri Demokrat seenaknya dicalonkan sebagai Caleg DPR RI. Sementara menteri dari PPP yang pernah disentilnya, tidak ada satupun mencalonkan diri sebagai Caleg.


"Konyolnya lagi, kendati sudah tidak menjabat sebagai Bendum PD dan kini mendekam di LP Cipinang dalam kasus korupsi, M Nazaruddin tetap punya pengaruh di mata SBY," jelasnya.

Karena berdasarkan pemberitaan media, Caleg sementara yang tengah digodok Majelis Tinggi Demokrat adalah kakak kandung Nazaruddin yakni M. Nasir yang mendapat nomor urut 1 DPR RI Dapil Riau. Padahal M. Nasir banyak memiliki masalah hukum kasus-kasus korupsi, seperti pernah ramai diberitakan.

"Apakah lolosnya Caleg asal Keluarga eks bendum PD ini, sekaligus jawaban menguak misteri hukum atas prahara Partai Demokrat yang terjadi selama ini," ungkapnya.

"Bargaining atas nyanyiannya bagian operasi pelengseran dan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Serta membisunya ia (Nazaruddin) seribu bahasa dalam mengungkap penerimaan dana haram oleh Ibas dan Ani Yudhoyono," tandas peneliti senior di Indonesian Reform Institute ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya