Berita

ilustrasi/ist

Politik

PAN Pelopor Partai Koalisi Soal Keterbukaan Dana

SELASA, 16 APRIL 2013 | 16:41 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

. Pihak Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, dalam peluncuran indeks transparansi pendanaan partai politik banyak temuan yang mengherankan, karena banyaknya partai politik, khususnya di barisan koalisi sulit diajak berpartisipasi.

"Kita heran, kenapa kok partai oposisi kooperatif, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Partai kabinet justru tidak kooperatif," ujar peneliti senior TII Luki Djani dalam peluncuran hasil survei "Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Luki, hasil survei yang menunjukkan transparansi pendanaan partai politik ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.


"Hasil ini sempat molor karena masih ada partai yang susah untuk diajak turut serta," ungkapnya.

Tambah Luki, dari pihak partai koalisi, PAN yang bersifat kooperatif terkait penelitian pendanan partai mereka. Untuk itu dia berharap PAN bisa menjadi pelopor bagi partai koalisi lainnya.

"Mudah-mudahan PAN bisa jadi pelopor bagi partai koalisi lainnya untuk membuka diri agar menjadi lebih terbuka dan transparan" tandas Luki.

Dari sembilan partai politik di Senayan, hanya lima partai politik yang bersedia disurvei yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berikut indeks transparansinya, Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Di urutan kedua, PAN dengan indeks transparansi 3,64; diikuti PDI Perjuangan (3,10); Partai Hanura (2,41); dan PKB (2,31).

Sementara Partai Demokrat dan PKS mendapat predikat kurang kooperatif, sedangkan Golkar jadi juara yang paling tidak kooperatif. [rsn]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya