Berita

ilustrasi/ist

Politik

PAN Pelopor Partai Koalisi Soal Keterbukaan Dana

SELASA, 16 APRIL 2013 | 16:41 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

. Pihak Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, dalam peluncuran indeks transparansi pendanaan partai politik banyak temuan yang mengherankan, karena banyaknya partai politik, khususnya di barisan koalisi sulit diajak berpartisipasi.

"Kita heran, kenapa kok partai oposisi kooperatif, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Partai kabinet justru tidak kooperatif," ujar peneliti senior TII Luki Djani dalam peluncuran hasil survei "Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Luki, hasil survei yang menunjukkan transparansi pendanaan partai politik ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.


"Hasil ini sempat molor karena masih ada partai yang susah untuk diajak turut serta," ungkapnya.

Tambah Luki, dari pihak partai koalisi, PAN yang bersifat kooperatif terkait penelitian pendanan partai mereka. Untuk itu dia berharap PAN bisa menjadi pelopor bagi partai koalisi lainnya.

"Mudah-mudahan PAN bisa jadi pelopor bagi partai koalisi lainnya untuk membuka diri agar menjadi lebih terbuka dan transparan" tandas Luki.

Dari sembilan partai politik di Senayan, hanya lima partai politik yang bersedia disurvei yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berikut indeks transparansinya, Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Di urutan kedua, PAN dengan indeks transparansi 3,64; diikuti PDI Perjuangan (3,10); Partai Hanura (2,41); dan PKB (2,31).

Sementara Partai Demokrat dan PKS mendapat predikat kurang kooperatif, sedangkan Golkar jadi juara yang paling tidak kooperatif. [rsn]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya