Berita

ilustrasi/ist

Politik

PAN Pelopor Partai Koalisi Soal Keterbukaan Dana

SELASA, 16 APRIL 2013 | 16:41 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

. Pihak Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, dalam peluncuran indeks transparansi pendanaan partai politik banyak temuan yang mengherankan, karena banyaknya partai politik, khususnya di barisan koalisi sulit diajak berpartisipasi.

"Kita heran, kenapa kok partai oposisi kooperatif, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Partai kabinet justru tidak kooperatif," ujar peneliti senior TII Luki Djani dalam peluncuran hasil survei "Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Luki, hasil survei yang menunjukkan transparansi pendanaan partai politik ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.


"Hasil ini sempat molor karena masih ada partai yang susah untuk diajak turut serta," ungkapnya.

Tambah Luki, dari pihak partai koalisi, PAN yang bersifat kooperatif terkait penelitian pendanan partai mereka. Untuk itu dia berharap PAN bisa menjadi pelopor bagi partai koalisi lainnya.

"Mudah-mudahan PAN bisa jadi pelopor bagi partai koalisi lainnya untuk membuka diri agar menjadi lebih terbuka dan transparan" tandas Luki.

Dari sembilan partai politik di Senayan, hanya lima partai politik yang bersedia disurvei yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berikut indeks transparansinya, Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Di urutan kedua, PAN dengan indeks transparansi 3,64; diikuti PDI Perjuangan (3,10); Partai Hanura (2,41); dan PKB (2,31).

Sementara Partai Demokrat dan PKS mendapat predikat kurang kooperatif, sedangkan Golkar jadi juara yang paling tidak kooperatif. [rsn]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya