Berita

ilustrasi/ist

Politik

PAN Pelopor Partai Koalisi Soal Keterbukaan Dana

SELASA, 16 APRIL 2013 | 16:41 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

. Pihak Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengatakan, dalam peluncuran indeks transparansi pendanaan partai politik banyak temuan yang mengherankan, karena banyaknya partai politik, khususnya di barisan koalisi sulit diajak berpartisipasi.

"Kita heran, kenapa kok partai oposisi kooperatif, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Partai kabinet justru tidak kooperatif," ujar peneliti senior TII Luki Djani dalam peluncuran hasil survei "Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Luki, hasil survei yang menunjukkan transparansi pendanaan partai politik ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.


"Hasil ini sempat molor karena masih ada partai yang susah untuk diajak turut serta," ungkapnya.

Tambah Luki, dari pihak partai koalisi, PAN yang bersifat kooperatif terkait penelitian pendanan partai mereka. Untuk itu dia berharap PAN bisa menjadi pelopor bagi partai koalisi lainnya.

"Mudah-mudahan PAN bisa jadi pelopor bagi partai koalisi lainnya untuk membuka diri agar menjadi lebih terbuka dan transparan" tandas Luki.

Dari sembilan partai politik di Senayan, hanya lima partai politik yang bersedia disurvei yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berikut indeks transparansinya, Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Di urutan kedua, PAN dengan indeks transparansi 3,64; diikuti PDI Perjuangan (3,10); Partai Hanura (2,41); dan PKB (2,31).

Sementara Partai Demokrat dan PKS mendapat predikat kurang kooperatif, sedangkan Golkar jadi juara yang paling tidak kooperatif. [rsn]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya