Berita

WARGA GUNTUR/IST

Olahraga

Ratusan Warga Gusuran KPK Minta Tinggal Di Rumah Dinas Jokowi

MINGGU, 14 APRIL 2013 | 15:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ratusan warga korban gusuran tanah KPK di Jalan Gang Gembira, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  merasa diperlakukan dengan tidak adil.

Siang ini (Minggu, 14/4), para warga korban gusuran itu mengadukan nasib mereka dengan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo di Jalan Taman Suropati nomoe 7, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kita sebagai anak, ingin ketemua ayah saja, yaitu pak Jokowi," ujar koordinator Forum Perjuangan Warga Guntur, Ronald kepada wartawan di depan pagar rumah dinas Jokowi, Minggu (14/4).


Menurutnya, pihak KPK terkesan sama sekali tidak menghiraukan nasib mereka, terutama nasib anak-anak yang sebentar lagi mengikuti Ujian Nasional. Pun demikian Pemprov DKI seolah tidak berpihak pada nasib mereka.

"Penggusuran tempo hari sudah meluluhlantakkan masa depan anak-anak kami. Sampai saat ini kami tidak tahu harus bernaung di mana," ungkap dia.

Ronald mengatakan, pihaknya berharap Jokowi mau mempedulikan nasib mereka karena sebelumnya pernah disampaikan keluhan warga korban gusuran kepad pihak Pemprov DKI tapi tak digubris jua. Bukan hanya kehilangan rumah dan tempat bernaung, sambung Ronald, anak-anak korban gusuran juga tak terperhatikan.

"Kami akan meminta agar kami tinggal di Rumah Gubernur DKI Jakarta Jokowi saja," ujar dia.

Seperti diketahui, lokasi rumah yang mereka tempati adalah tanah milik negara (Kementerian Keuangan), dan sekarang dipinjam pakai oleh KPK untuk membangun gedung KPK. Sekitar 150 warga guntur sekarang sudah relokasi sementara ke Gedung Karang Taruna kel Guntur, sebelum dijanjikan pindah ke rumah susun (rusun) di daerah Penggilingan.

Luas lahan ini adalah 8.492 meter persegi. Warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1997. Hingga kini, warga yang bertahan hanya 48 KK atau berjumlah 155 jiwa. Kebanyakan dari mereka berpendapatan sebagai pemulung sekitar Rp 50 ribu per hari.[wid]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya