Pemerintah diminta agar serius memperhatikan alat transportasi massal seperti kereta api untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Pengoptimalan peran alat transportasi massal mampu menekan penggunaan bbm bersubsidi," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, dalam keterangan persnya, Selasa (9/4).
Sofyano mengemukakan, jika PT Kereta Api Indonesia (Persero) diarahkan oleh pemerintah untuk mengangkut lebih banyak penumpang dan barang dari sebelumnya, maka penggunaan alat transportasi seperti kendaraan bermotor milik pribadi, bus-bus antar kota antar propinsi serta truk-truk pengangkut barang akan dapat ditekan.
Selain mengurangi beban subsidi, penggunaan kereta api juga akan mampu mengurangi volume kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan demikian, kondisi jalan raya yang ada akan lebih panjang usianya karena berkurangnya beban dari truk truk pengangkut barang.
Sayangnya, pemerintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan dan peran kereta api. Hal itu, kata dia, bisa terlihat dari besaran subsidi yang diberikan pemerintah terhadap KAI yang per tahunnya hanya sekitar Rp 770 miliar.
Bandingkan dengan alat transportasi massal TransJakarta yang beroperasi pad wilayah terbatas yakni mengangkut masyarakat Jakarta semata. Pemprov DKI memsubsidinya sekitar Rp 500 miliar per tahun.
Lebih lanjut ia menyarankan, sebaiknya subsidi bagi KAI tidak hanya dititikberatkan pada kereta commuter dan KRL ekonomi. Tapi juga angkutan penumpang dan barang untuk seluruh tujuan di mana KA terdapat.
“Pemerintah sudah harus pula mencabut ketentuan tentang subsidi bagi KAI yang hanya mensubsidi bagi kereta non ac saja. Sudah saatnya pula pemerintah memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,†tekannya.
Tak terkecuali juga kepada angkutan barang dengan menyediakan terminal angkutan barang yang dapat menampung keberadaan KA pada pelabuhan laut yang ada seperti di Tanjung Priok, Cirebon, Tegal , Tanjung Emas, dan Tanjung Perak.
"Penggunaan bahan bakar untuk kereta api angkutan barang perlu pula diberikan kepada KAI sehingga mereka bisa memberikan tarif angkutan barang yang lebih bersaing dengan alat angkutan barang lainnya," katanya
.[wid]
