Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandantanganan kesepamahan dilakukan di sela-sela acara Bimbingan Teknis anggota Fraksi PPP se-Indonesia di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (8/4).
Penandatanganan MoU dengan BNN dilakukan Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar dengan Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Bali Moniaga. Turut mendampingi, Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua FPPP Ahmad Yani. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy.
Sementara penandatanganan MoU dengan KPK dilakukan Sekjen PPP M Romahurmuziy dengan Plt Deputi Pencegahan Wuryono Prakoso. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas seluruh anggota Fraksi PPP DPR dan DPRD se-Indonesia. Terkait MoU dengan KPK dimaksudkan untuk memperkuat integritas kader PPP dan merupakan komitmen untuk zero corruption dalam rangka pemilu yang bersih.
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan generasi Indonesia terancam oleh narkoba. Oleh karenanya perlu ada langkah preventif supaya Indonesia tidak kehilangan SDM.
"Fraksi PPP perlu mendorong agar dibentuk Timwas Anti Penyalahgunaan anti narkotika," kata SDA, panggilan populer Suryadharma.
Terkait dengan penandatanganan pakta integritas, dia meminta agar kader PPP di seluruh Indonesia menjauhi dan tidak melakukan korupsi.
"Carilah uang yang halal untuk kemaslahatan PPP, hal ini juga sesuai dengan PPP sebagai azas Islam. Pakta integritas bukan sekedar tindakan seremonial panggung. Tujuannya adalah agar seluruh kader PPP menjauhi hal-hal yang berbau korupsi," tegasnya.
[dem]
