Sikap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama terhadap Bank Dunia terkait proyek pengerukan 13 sungai atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) diapresiasi kalangan civil society yang konsen dengan isu-isu ibukota.
Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) menilai sikap Ahok, panggilan akrab Basuki Purnama, terhadap Bank Dunia itu sudah benar.
"Sikap Ahok sudah benar, kami mendukung itu," ujar Ketua Katar, Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (4/4).
Ahok mengatakan Bank Dunia memerintahkan Pemprov DKI harus membayar ganti rugi berupa uang kepada warga di bantaran sungai selama pengerukan. Dia tidak sepakat dengan cara Bank Dunia itu. Ia hanya bersedia untuk menyediakan rumah susun yang layak bagi warga bantaran sungai.
"Itu baru namanya Pancasilais. Kalo misalnya kita usir warga miskin, dan kita bangun rusun untuk warga yang kaya saja, berarti namanya kapitalis," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Apabila persyaratan itu tidak dapat dipenuhi Bank Dunia, kata Ahok, maka direncanakan untuk memasukkan JEDI dalam APBD Perubahan DKI 2013. Selain itu, proyek JEDI juga direncanakan menggunakan APBN.
Sugiyanto mengatakan sekalipun tidak tepat karena tidak ada relevansinya mengaitkan Bank Dunia dengan komunis, namun pernyataan Ahok mengenai hal itu patut diapresiasi. Hal mendasar dari pernyataan Ahok adalah ingin menyelesaikan masalah pada pokok permasalahannya, yang berarti dia konsisten dan berani dengan pandangannya dalam upaya memperbaiki Jakarta.
Menurut dia, warga yang tinggal di bantaran kali karena mereka tidak punya rumah. Oleh karenanya mereka harus diberi tempat tinggal.
"Itu solusi tepat dan benar. Membangun rumah untuk masyarakat di pinggiran kali memang hal yang penting, karena memang itu juga jadi program Pemprov DKI sekarang ini," demikian Sgy, panggilan Sugiyanto.
[dem]
