Berita

ilustrasi/ist

Politik

DKPP Harus Hukum Komisioner KPU

KAMIS, 04 APRIL 2013 | 15:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

.  Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"DKPP harus menghukum Komisioner KPU karena telah terbukti bersalah secara nyata dalam menetapkan jumlah peserta Pemilu," ujar pendiri IAW, Junisab Akbar, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (4/4).

KPU awalnya menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak berhak ikut pemilu karena tidak lolos verifikasi. Namun setelah menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha, kedua partai itu pun diputuskan KPU ikut jadi peserta pemilu. Jumlah peserta pemilu yang tadinya hanya 10 partai, di luar tiga partai lokal di Aceh, pun bertambah jadi 12 partai. PBB dengan nomor urut 14, sedangkan PKPI nomor 15.


Selain menjatuhkan sanksi kepada para komisioner KPU, Junisab juga mendesak DKPP memutuskan sekaligus memerintahkan partai calon peserta pemilu yang pernah mengadu ke mereka untuk disertakan KPU menjadi peserta Pemilu 2014.

Sanksi dari DKPP, katanya, sangat diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan. Jangan sampai publik menganggap DKPP membiarkan KPU yang mengakibatkan kesalahan fatal dalam berdemokrasi yang bisa membuat hak berpolitik masyarakat gugur.

"Fungsi dan posisi DKPP dalam meluruskan, menghukum dan memerintahkan KPU melakukan perubahan sikapnya dan memerintahkan KPU membuat keputusan. Pemilu 2014 harus berjalan dengan aman, damai, tertib dan adil sangat krusial. DKPP adalah instrumen terakhir penjaga etika berpolitik para penyelenggara dan peserta Pemilu 2014," ujar mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu.

Sebaliknya, dikatakan Junisab, publik akan mencatat kesalahan DKPP adalah membiarkan terjadinya perilaku buruk KPU yang mengakibatkan kesalahan fatal dalam berdemokrasi. Sebab, DKPP adalah instrumen terakhir penjaga etika berpolitik para penyelenggara dan peserta pemilu.

"Jangan sampai DKPP yang nota bene dipimpin mantan Hakim Konstitusi namun menghasilkan produk kinerja yang sama anehnya dengan KPU," pungkasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya