Aksi Densus 88 Timbulkan Kemarahan Masyarakat Poso Terhadap Polri

Ada temuan penting dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan terorisme yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88. Dari temuan Panitia Kerja DPRD Poso disimpulkan harus ada evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan terorisme yang dilakukan oleh satuan khusus anto teror itu.

"Kami sudah mendengar penjelasan dari Kapolda Sulawesi Tengah, tokoh agama, dan Panja DPRD Poso yang sudah bekerja sejak Januari 2013. Temuan mereka cukup lengkap dan representatif, terang Ketua Rombongan Kunker Komisi III DPR di Palu, Almuzzammil Yusuf, beberapa waktu lalu.

Almuzzammil menyatakan, hasil kunker pihaknya bakal disatukan dengan laporan tim Komisi 3 yang berangkat ke Dompu NTB untuk mengusut kasus penembakan dan penahanan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris.

Dari Panja DPRD Poso, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mendapatkan informasi bahwa teror di Poso rawan membesar karena penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 cenderung berlebihan dan demonstratif. Dampaknya, mayoritas masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi antipati terhadap Polri.

"Pendekatan yang digunakan oleh Densus dalam penanganan terorisme cenderung represif, terkesan main tangkap dan main tembak tanpa proses hukum yang adil dan transparan," jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, temuan Panja DPRD Poso membuktikan bahwa kasus di Poso bukan lagi masalah konflik Muslim dan non Muslim, tapi sekarang justru lebih dipicu antara kelompok tertentu dengan aparat kepolisian. [ald]