Golkar: JK Yang Lebih Tepat Atasi Polemik Bendera dan Lambang Aceh

Pemerintah Pusat diminta untuk mengkaji ulang soal penggunaan bendera dan lambang Provinisi Aceh yang menyerupai bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang termaktub dalam Qanun, apakah sesuai dengan UU yang berlaku.

"Akan timbul problem bila bendera GAM jadi bendera daerah. Artinya kan sebuah perlawanan terhadap negara dan itu harus dikaji kembali," ujar Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, (Rabu, 3/4).

Artinya dengan menggunakan bendera GAM, apakah masih ada niat untuk memisahkan diri dari NKRI?

"Saya tidak ingin terjebak dalam polemik itu. Karena argumen yang mereka pakai bukan argumen untuk memerdekakan diri. Tapi dampak sosial yang akan terjadi, mendapatkan resistensi yang tinggi dari negara bagi segenap warga bangsa di luar provinsi Aceh yang merasa kedaulatan Merah Putih itu menjadi terkalahkan dengan adanya lambang GAM itu," jawabnya.

Menurut politikus Golkar ini, untuk mencapai solusi atas hal tersebut, kembali ke persetujuan damai antara RI dan GAM yang dihasikan Jusuf Kalla dahulu. "Yang lebih tepat menyelesaikan ini adalah JK dan Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM)," tambahnya. [zul]