KPU Larang Kepala Desa Jadi Caleg

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewajibkan kepala desa atau wali nagari yang akan menjadi calon legislatif (caleg) mundur lebih dahulu dari jabatannya. Sebab kades atau wali nagari berperan besar dalam pengelolaan pemilu di tingkat desa.

"Pengangkatan panitia pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu atas usul kepala desa. Rekapitulasi hasil pemilu juga digelar di tingkat desa. Kalau kepala desa definitif sekaligus jadi caleg, rawan terjadi kecurangan," terang Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam keterangan persnya, Selasa (2/4).

Memang, dalam UU 8/2012 tentang pemilihan umum legiaslatif, larangan kepala desa atau wali nagari menjadi caleg tidak disebutkan secara eksplisit. Tapi secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pelaksana kampanye sesuai pasal 86 ayat 2g dan 2h.

Waktu pelaksanaan kampanye untuk pemilu 2014 juga sangat panjang sehingga akan sulit mengawasi dan memastikan para kepala desa itu tidak berkampanye. Belum lagi jumlah pengawas pemilu di lapangan yang terbatas.

"Jika mau fair ya harus mundur," ujar Husni. [ald]