Berita

Politik

DPR: Omongan Menteri M. Nuh kepada SBY Ganjil

SELASA, 02 APRIL 2013 | 16:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kalangan DPR menanggapi ganjil penyataan Mendikbud, M. Nuh, yang dilontarkan jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden SBY siang tadi. Tidak sepatutnya dia menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR padahal pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012.

"Terasa ganjil ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus! Jika benar itu program rutin Kemdikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemdikbud punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya," kata anggota Komisi X DPR RI,  Herlini Amran di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/04).

Legislator perempuan PKS itu mensinyalir terjadi loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik. Seperti bagaimana pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang memang menelan ratusan milyar dari APBN 2012.


"Sudah banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan kurikulum yang dibiayai anggaran tersebut. Tapi nyatanya berjalan begitu saja, tanpa terdokumentasi sebagai landasan penyusunan kurikulum baru yang dikomunikasikan kepada publik," tegas Herlini sedari mendukung keinginan masyarakat pendidikan yang sudah lama menuntut evaluasi komprehensif Kurikulum KTSP 2006.          

Hal krusial yang disorot Herlini adalah, rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar seharga Rp 1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru. Jika memang itu anggaran melekat Kemdikbud, tentu sudah ada gambaran sebelumnya, berapa eksemplar realisasinya? Sementara. yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis.

"Sehingga wajar dianggap pemborosan, karena memang terjadi loncatan kebijakan perbukuan,” kata Herlini mengkritik compang-camping kebijakan perbukuan nasional. Belum lagi  rahasia umum yang masih membekas, tambah Herlini, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari ajang proyek buku, “Kita lihat  2 Mei ini, berapa eksemplar posisi akhir buku penunjang Kurikulum 2013 yang dibutuhkan, dan siapa saja pemegang tendernya nanti?”  [dem]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya