Berita

arif budimanta/ist

Politik

PDIP Singgung Agus Martowardojo Soal Perannya di Hambalang

SENIN, 25 MARET 2013 | 13:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sidang uji kelayakan Calon Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menjadi ruang anggota Komisi XI DPR untuk menanyakan keterkaitan Agus dengan skandal korupsi proyek Hambalang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, meminta Agus menjawab secara detail pertanyaan darinya menyangkut Hambalang.

"Seperti apa sebenarnya yang terjadi, agar publik juga tahu," ujar Arif di tengah sidang yang berlangsung di ruang rapat Komisi XI, Senin (25/3).


Arif merasa pertanyaan itu relevan karena nama Menteri Keuangan Agus Martowardojo tertera dalam hasil kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk kasus Hambalang.

Memang, dari hasil telaah terhadap hasil audit investigatif Hambalang tahap pertama BPK yang dilakukan BAKN, ditemukan bahwa Manteri Agus telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang.

Seperti tertulis dalam laporan hasil telaah BAKN yang diserahkan kepada Pimpinan DPR, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga ikut bertanggung jawab dalam penetapan tahun jamak bagi proyek yang kemudian menghabiskan total anggaran sebesar Rp 2,5 triliun ini. Keterlibatan Anny muncul saat dirinya menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

"Ini bukan kami yang mengatakan, tapi ini adalah temuan BPK dan BAKN DPR," pungkas Arif Budimanta.

Agus juga dipertanyakan komitmennya untuk tidak menghambat pengusutan megaskandal Bank Century jika nantinya terpilih duduk di jabatan Gubernur BI. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya