Bedol-bedolan untuk Rusun Kemayoran

.Saya ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi saat kami menunggu kedatangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan meresmikan dimulainya proyek terbesar dalam sejarah BUMN di bidang pelabuhan, Jumat sore lalu.

Kami pun bisik-bisik agar tidak menarik perhatian orang sekitar. Di situ, di ruang tunggu direksi PT Indonesia Port Corporation, na­ma baru PT Pelindo II (Per­sero) Tanjung Priok, saya bisik­kan ide tentang fungsi rumah su­sun untuk perbaikan perkam­pungan kumuh di Jakarta. Ide itu sebenarnya sudah saya pidatokan saat peleta­kan batu pertama pembangunan rumah susun Perumnas di Kema­yoran sehari sebelumnya.

Sebelum upacara itu saya mam­pir dulu ke rumah susun yang sudah lebih dulu berdiri di se­belahnya. Itulah dua tower ru­mah susun 18 lantai yang di­bangun BUMN Perum Perumnas di awal pemerintahan SBY-JK.

Rusun itu awalnya dirancang se­bagai awal dari program pem­ba­ngunan 1.000 tower rumah su­sun di seluruh Indonesia. Tapi pe­laksanaannya tidak mulus. Peri­zinan yang waktu itu dijanjikan serba ferari, ternyata seperti tu­cuxi. Berhenti sama sekali.

Namun dengan semangat Jokowi yang berjanji memperlan­car segala perizinan, saya minta Pe­rumnas untuk kembali mem­bangun tower-tower rumah su­sun­nya. Kalau bisa, tekad saya, ru­mah susun Perumnas ini men­jadi ru­mah susun pertama yang men­jadi kenyataan di era Jokowi ini. Untuk membuktikan benar­kah bi­ro­krasi di DKI sudah berubah.

Dalam kunjungan saya ke lan­tai 17 rumah susun Kemayoran itu, saya merasakan seperti bera­da di sebuah apartemen yang enak. Lokasi rumah susun ini sungguh istimewa. Pemandangan sisi utaranya adalah laut Jawa yang biru. Sedang pemandangan arah sebaliknya adalah lapangan golf yang indah.

Dalam hati, saya berkata: pan­tas penghuni rumah susun ini ter­lihat sangat sejahtera. Rupanya yang masuk rumah susun di Ke­mayoran ini adalah mereka yang pendapatannya sudah relatif  baik. Terbukti dari fasilitas yang mereka miliki di kamar masing-masing.

Saya pun berkesimpulan pola penghunian rumah susun seperti ini tidak akan bisa memperbaiki perkampungan Jakarta yang pa­dat dan kumuh. Yang masuk ru­mah susun ini bukanlah mereka yang berasal dari perkampungan yang sangat miskin. Penghuni ru­mah susun seperti ini adalah me­reka yang minimal sudah punya tabungan Rp 15 juta (untuk mem­bayar uang muka).

Akibatnya, rumah susun bisa saja terus tumbuh, tapi perkam­pungan padat dan kumuh tidak bisa berkurang. Itulah yang saya bi­sikkan ke Jokowi. “Ayo kita ubah cara berpikir seperti itu,” bi­sik saya. Caranya: rumah susun yang pemancangan tiang perta­manya saya lakukan Kamis lalu itu tidak lagi untuk mereka yang mendaftar. Tapi untuk menam­pung “bedol RT” atau “bedol RW”.

Saya bisikkan: kita cari satu atau dua RT daerah padat dan miskin. Kalau seluruh warga RT yang sangat miskin itu sepakat boyongan serentak bersama-sa­ma ke rumah susun yang hebat itu, maka merekalah yang harus ditampung.

Mereka tidak perlu membayar uang muka (karena memang tidak akan punya). Namun me­reka harus menyerahkan lokasi satu atau dua RT tersebut ke BUMN. Di lokasi yang ditinggal­kan tersebut (katakanlah luasnya satu atau dua hektar) dibangun ru­mah susun 18 lantai oleh BUMN.

Kalau rumah susun di lokasi bekas “bedol RT” tersebut sudah berdiri, kita cari lagi satu atau dua RT yang mau “bedol RT” lagi. Di lo­kasi bekas “bedol RT” tersebut di­bangun lagi rumah susun oleh BUMN. Begitu seterusnya. Bergu­lir tidak henti. Sampai tidak ada lagi RT atau RW kumuh di DKI.

Dengan demikian maka rumah susun yang dibangun akan bisa ikut menyelesaikan masalah ling­kungan kawasan kumuh.

“Setuju!” jawab Jokowi.

“Hanya Pak Jokowi yang bisa merayu warga untuk mau bedol RT. Saya tidak punya kewena­ngan,” kata saya.

“Saya yakin bisa. Banyak yang akan mau,” jawab Jokowi.

Begitulah. Hasil mojok kami berdua sangat konkret.

Sayang sekali rumah susun yang dibangun dengan mahal tidak bisa ikut membantu mem­per­baiki lingkungan kumuh di Ja­karta. Saya pun lantas minta ke­pada direksi Perumnas untuk me­laksanakan ide ini. Tidak boleh lagi menjual rumah susun itu hanya kepada yang mampu mem­bayar uang muka.

Rumah susun ini sungguh mu­rah. Karena biayanya ditang­gung oleh BUMN. Dalam waktu dua ta­hun, harga rumah susun ini su­dah akan naik lima kali lipat di pa­sar bebas. Lokasinya begitu stra­tegis. Bangunannya begitu bagus. Pemandangan sekitarnya begitu indah.

Tidak ada salahnya sekali-sekali warga yang sangat miskin men­dapat haknya untuk berada di lingkungan yang lebih baik. Bah­kan kali ini biarlah golongan yang miskin itu yang akan men­dapat gain yang amat besar itu.

Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penola­kan dari jajaran internal Perum­nas sendiri. Secara bisnis, ide se­perti ini memang kurang mena­rik. Tapi karena dana pem­ba­ngu­nan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari Perumnas yang juga BUMN), maka saya min­ta kali ini berbeda.

Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model “bedol RT” seperti itu tidak memberikan peluang un­tuk ngobyek.

Dirut Perum Perumnas, Hima­wan Arief Sugoto, saya minta untuk terus melakukan koordina­si dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah.

Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi sore itu. Di bi­dang transportasi dan penang­gu­langan banjir. Dua-duanya di­se­tujui dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun ru­mah susun Kemayoran akan kami jadikan model dulu.

Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan ke depan sudah bisa ditemukan satu atau dua RT yang mau “bedol” ke rumah su­sun Kemayoran.

Rumah susun itu akan terdiri dari dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, PT Hutama Kar­ya untuk menyelesaikannya da­lam waktu sembilan bulan. Dirut Hutama Karya, Tri Widja­janto Joedosastro, menyang­gu­pinya. Ini berarti RT yang siap “be­dol” ke rumah susun Kema­yoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga bulan ke depan.

Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kam­panye Jokowi dulu. Untuk rumah su­sun yang sudah ada pun masih banyak persoalan. Sayangnya tidak banyak yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: ke­inginan Jokowi agar rumah susun bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka.

Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hen­di Priyo Santoso, sudah me­nyang­gupinya. Tentu dengan syarat bahwa perizinan di bidang pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hen­di sering mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan ja­ringan gas di Jakarta.

Kini, dengan permintaan Joko­wi itu, tidak ada jalan lain kecuali jaringan pipa gas memang harus diperluas di Jakarta. Pak Jokowi pun menyanggupi percepatan perizinan itu.

Dan Jokowi rupanya betul-betul bergerak cepat. Dua hari setelah pembicaraan itu justru staf Pemprov DKI yang menele­pon Hendi untuk mengambil izin yang sudah bertahun-tahun nyang­kut di sana.

Tentu saya juga ingin tower pertama yang dibangun Perum­nas di saat saya menjadi menteri BUMN ini ada plusnya. Misal­nya, sejak saat dirancang sudah se­kalian disiapkan jaringan inter­net ke seluruh kamarnya. Dengan demikian masyarakat miskin yang menjadi penghuni rumah susun itu nanti bisa menyiapkan anak-anak mereka menjadi ge­nerasi baru yang akan memutus mata rantai kemiskinan mereka.

Itu tidak sulit. Begitulah cara Tiongkok menyiapkan rumah su­sun untuk masyarakat miskin me­reka. Rumah susun tidak hanya dipergunakan untuk mengubah wajah perkampungan, tapi juga untuk memutus rantai kemis­kinan dan ketertinggalan.

Saya ingat Jokowi pernah me­lakukan “bedol kaki lima” yang amat terkenal di Solo. Saya ingin tahu gaya kemeriahan Jokowi dalam melakukan “bedol RT” di Betawi.