Pemerintahan SBY Tak Punya Otoritas Gelar Pemilu 2014

RMOL. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menilai secara moral pemerintahan SBY sudah cacat sehingga tidak punya otoritas untuk menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, SBY harus segera mundur.

"Pemerintahan SBY yang korup tidak punya otoritas menyelenggarakan pemilu. Kalau proses pemilu dibiarkan tetap berlangsung maka dipastikan produknya juga ancur-ancuran," ujar Sekjen MKRI, Adhie M Massardi, kepada pers, Kamis (22/3).

Jurubicara kepresidenan era Pemerintahan Abdurrahman Wahid itu mengatakan Pemerintahan SBY sangat korup dan membiarkan korupsi merajalela, bahkan terhadap korupsi yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan. Setidaknya ada enam menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berkas perkara korupsinya sudah masuk ke meja KPK tapi dibiarkan begitu saja.

Selain melakukan pembiaran terhadap korupsi yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan, kata Adhie, SBY juga gagal membina kader-kadernya di Partai Demokrat. Di bawah pembinaannya, anak-anak muda di Demokrat menjadi koruptor.

"Kita minta dengan baik-baik agar SBY segera mundur," imbuh dia.

SBY yang beberapa waktu lalu disebut para tokoh agama sebagai pembohong, lanjut Adhie, juga tidak konsisten dan telah ingkar janji. SBY mengintruksikan agar para menteri tidak sibuk mengurus parpolnya, tapi kenyataannya dia sendiri sibuk mengurus prahara yang menerpa Partai Demokrat.

"Kalau dia (SBY) mundur kita sama-sama bangun pemerintahan transisi, membenahi politik, keamanan yang baru dan lain-lainnya untuk menyelenggarakan pemilu. Pasti ini lebih baik," demikian Adhie, yang merupakan kordinator Gerakan Indonesia Bersih. [dem]