Agum Gumelar: Rakyat Pasti Menderita Bila SBY Digulingkan

Semua pihak diminta untuk mempertahankan pemerintah SBY-Boediono sampai berakhir masa jabatannya.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak menjatuhkan peme­rintah SBY di tengah jalan. Itu car­a inkonstitusional,’’ ujar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gu­melar kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Pada 25 Maret 2013 dika­barkan akan ada aksi be­sar untuk mengkritisi berbagai kebijakan peme­rintahan SBY.

Agum Gumelar selanjutnya mengatakan, pemerintah ini men­dapat dukungan dari rakyat, sehingga jangan digulingkan di tengah jalan.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kalau tetap ada demo besar itu?

Kalau melakukan demo itu kan wajar saja. Nggak ada yang salah. Tapi saya himbau agar semua pi­hak memikirkan rakyat.

Yang demo itu juga menga­tas­namakan rakyat, ini ba­gai­mana?

Bila SBY digulingkan dengan cara inkonstitusional pasti rakyat menderita. Ini yang perlu dipikir­kan, kasihan rakyat kita. Makanya pemikiran-pemikiran untuk me­lakukan tindakan in­konstitusio­nal tidak boleh dipa­kai. Kalau demo wajar, tapi ja­ngan sampai terkonta­minasi oleh pemikiran yang salah.

O ya, bagaimana dengan tujuh jenderal purnawirawan yang mengajukan enam capres ke Presiden SBY?

Saya kira itu hal yang biasa. Bukan sesuatu yang perlu dikha­watirkan.
 
Kenapa Anda mengatakan itu adalah hal yang biasa? 

Memang itu kan biasa saja. Apalagi, Pak Luhut Panjaitan dan sejumlah teman-teman suka ber­temu dengan Pak SBY. Wajar saja kan kalau mereka mengu­sulkan enam capres itu.

Bagaimana dengan Pepabri, apa mau bertemu dengan Pre­siden?

Loh, kami Pepabri  yang terdiri dari purnawirawan angkatan darat, laut, udara dan polisi malah rutin diterima dan melakukan diskusi dengan Presiden SBY.

Apakah Pepabri  menyam­pai­kan nama-nama capres juga?

Oh, tidak.

Masa sih ?

Pepabri hanya menggodok kriteria leadership saja untuk mendewasakan cara berpikir rakyat.

Apa saja kriteria itu?

Soal kepemimpinan kita untuk ke depan di  2014 ada empat kri­te­ria leadership dalam wacana in­ternal kami.

Apa itu?

Pertama, pemimpin tidak ambivalensi untuk memimpin bangsa sebesar ini. Kalau am­bivalen bahaya.

Kedua, pemimpin harusnya tidak takut untuk tidak populis. Artinya berani mengambil ke­putusan demi bangsa dan negara.

Ketiga, pemimpin harus punya keberanian sikap tegas. Tegas di sini maksudnya dalam koridor hukum, bukan tegas seperti dulu, main culik dan  main libas.

Maka jangan salah mengar­tikan tegas itu. Kalau dinilai SBY kurang tegas, lantas antitesanya mencari orang yang tegas. Tapi jangan keliru. Tegas itu bukan berarti main pukul, hantam dan lainnya. Bukan itu yang kita mau. Tegas yang dimaksud adalah te­gas dalam koridor hukum.

Keempat, seorang pemimpin itu tidak mentolelir sesuatu yang salah di masyarakat. Kalau ada ormas yang salah, melanggar hu­kum, maka harus diproses  secara hukum.

Ormas mana yang Anda maksud?

Semua ormas yang melakukan pelangaran hukum, apa itu ormas Islam, Kristen, Hindu, Budha atau lainya, proses semuanya.

Pokoknya, siapa pun yang me­langgar hukum, baik tukang be­cak, mahasiswa, menteri, atau pre­siden sekalipun, maka harus diproses hukum.  

Hukum itu harus kita imple­men­tasikan, bukan sesuatu yang dikompromikan. [Harian Rakyat Merdeka]