Berita

hidayat nur wahid/dok.pks

Politik

PKS: Capres Islam Kalah Bersaing? Coba Lihat Kemenangan SBY di 2004

SENIN, 18 MARET 2013 | 17:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersinggung dengan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dalam survei terakhirnya, LSI menyebutkan, tokoh Islam kalah bersaing dengan tokoh nasionalis dalam Pilpres 2014.

PKS mengatakan, hingga saat ini, partai-partai politik Islam belum menyepakati satu pun nama calon presiden untuk diusung bersama dalam Pilpres 2014. Anehnya, lembaga survei justru sudah memposisikan capres partai Islam kalah bersaing dengan capres partai nasionalis

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebut kesimpulan survei tersebut terlalu prematur dan tidak mendidik masyarakat.


"Kalah bersaing dengan siapa? Wong partai-partai Islam belum ada yang mengumumkan nama calon presiden dan calon wakilnya kok. Bagaimana sudah bisa disebut kalah?" kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3).

Hidayat menambahkan, saat ini sejumlah parpol nasionalis sudah menggembar-gemborkan capresnya. Sementara parpol Islam belum satupun yang melakukan hal tersebut. Karena itu, terlalu prematur menyebut capres partai Islam kalah bersaing.

"Selain itu, survei juga selalu menyebutkan dengan asumsi bahwa jika pemilu dilaksanakan pada hari ini. Padahal, pemilu masih tahun depan," ucapnya.

Hidayat mencontohkan, pada pertengahan tahun 2003 survei-survei tidak menyebut-nyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpotensi sebagai capres.

"Kenyataannya, pada tahun 2004 malah nama SBY yang berkibar," katanya Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS di DPR ini.

Bagi Hidayat, nasib partai Islam tidak ditentukan oleh hasil survei. Namun, sebagai komunikasi berdemokrasi dan menyampaikan hasil kajian, sah-sah saja melakukan survei.

Bagi PKS sendiri, lanjutnya, hasil survei adalah cambuk untuk bekerja lebih baik.

"PKS tidak pernah merasa khawatir dengan hasil survei," tegasnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya