Julian Aldrin Pasha: Ketujuh Jenderal Tidak Rela Jika Pemerintah Digulingkan

Pemerintah SBY-Boediono tidak bisa digulingkan di tengah jalan karena mendapat dukungan dari rakyat.

“Pemerintahan ini sah. Pak SBY sudah menjalankan amanah rakyat dengan baik,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, 25 Maret 2013 dikabarkan akan ada aksi be­sar untuk menjatuhkan peme­rintahan SBY.

Julian Aldrin Pasha selanjut­nya mengatakan, pihaknya su­dah mendengar ada sekelompok orang yang menamakan diri se­bagai Ma­jelis Kedaulatan Rak­yat Indo­nesia (MKRI) akan me­lang­sungkan demo besar pada 25 Maret 2013.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Siapa saja yang bergabung dalam MKRI?

Saya nggak tahu. Saya juga bingung, MKRI itu apa. Apa MKRI maksudnya seperti MPR.  Yang saya ketahui hanya ada satu majelis yakni Majelis Per­mu­sya­waratan Rakyat di negara ini.

Mungkinkah demo besar itu gulingkan pemerintah SBY?

Seram banget kalau mau gu­lingkan pemerintah SBY.  Perta­nyaannya,  kenapa harus digu­lingkan.

Pak SBY dan  Boediono   kan di­pilih secara langsung oleh rak­yat melalui pemilu yang demo­kra­tis.  Selama ini, mereka men­jalankan amanah rakyat dan taat pada konstitusi UUD 1945.

Apa yang diketahui pihak Istana tentang itu? 

Memang kami dengar ada ske­nario penggulingan itu. Peme­rin­tahan dijatuhkan dan segera di­bentuk presedium yang nanti menjalankan pemerintahan. 

Pertanyaannya,  presedium itu siapa.  Yang memberikan mandat kepada mereka siapa.  Apa ini tidak makar. Selintas ide atau ske­nario se­perti itu kedengarannya gagah dan hebat.  Namun setelah dipela­jari, sepertinya agak kurang wa­ras karena sulit diterima nalar.
     
Berarti demonya bakal di­larang?

Pemerintah memberikan ruang untuk berdemo demi de­mokrasi kita.  Di masa transisi ini,  demo­krasi kadang disalah-ar­tikan se­bagai kebebasan ber­bi­cara dan melakukan sesuatu tan­pa batas. Dianggap bebas ber­demo semau­nya.  Padahal kan tdk demikian.

Ini mungkin bagian dari proses transisi berdemokrasi kita.  Kami hanya mengingatkan agar akti­vitas unjuk rasa dapat berlang­sung tertib dan tidak merugikan masyarakat.
 
Sudah diantisipasi kalau aksinya anarkis?

Semua ada aturannya. Bila demo sudah di luar kepa­tu­tan, mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai melaku­kan tindakan anarkis yang ins­kon­stitusional,  maka sistem bekerja.

Kami tidak ingin disalahkan oleh sejarah bila mengorbankan ke­pentingan lebih besar,  ka­pentingan rakyat,  karena mem­beri ruang kepada sekelompok orang yang punya kepentingan sempit.
 
Apa Presiden  menerima, jika mereka minta bertemu?

Kita lihat apa maksud dan tu­juannya.  Pada prinsipnya, Presi­den SBY senantiasa terbuka da­lam melihat berbagai hal. Kami akan senang bila memang  itu akan bermanfaat bagi kepen­tingan rakyat.
 
O ya, apa saja dibahas saat SBY bertemu 7 jenderal pur­na­wirawan TNI?

Sebagai tokoh, teman dekat dan sahabat Presiden SBY, ber­temu  untuk bersilaturahim ada­lah hal wajar. Ada beberapa hal khususnya menyangkut keama­nan yang dibahas, termasuk isu terkini seperti insiden di OKU.
 
Apa demo  penggulingan itu dibicarakan?

Benar. Isu demo peng­gu­lingan itu juga dibicarakan. Ketujuh jen­­deral purnawirawan itu ti­dak rela kalau peme­rin­tahan ini di­jatuh­kan di tengah jalan de­ngan cara yang tidak kons­titu­sional. Me­re­ka me­nyata­kan du­kungan moral ter­hadap Pre­si­den SBY.

Ada tudingan, pertemuan itu untuk menjegal capres ter­tentu, apa benar?

Tidak benar itu. Saya pastikan bahwa Presiden SBY justru ber­kepentingan terhadap siapa pun yang nanti dipilih rakyat menjadi pre­siden. 

Beliau ingin agar pe­nga­laman selama dua periode men­jabat da­pat di-share dengan presiden ter­pilih, seperti; dina­mika me­mim­pin Indonesia, apa yang di­hadapi, standing position Indo­nesia di mata dunia, dan pros­pek serta tantangan ke depan. [Harian Rakyat Merdeka]