Berita

said aqil siradj/ist

Politik

Sampaikan Dukungan Politik ke Istana, Said Aqil Layak Dievaluasi

JUMAT, 15 MARET 2013 | 17:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kunjungan 13 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI) mendapat kecaman karena dilakukan ketika Presiden SBY sedang menghadapi banyak persoalan, baik di internal Partai Demokrat maupun dari luar.

"Kunjungan tersebut terkesan sangat politis. Amat sangat disayangkan KH. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU memimpin kunjungan ke Istana dan mengeluarkan 'statement politik' tentang dukungan terhadap Presiden SBY," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (Laksnu), Gugus Joko Waskito, kepada wartawan, Jumat (15/3).

Menurutnya, Said Aqil Siradj sebagai Ketua PBNU terkesan 'mempolitisasi' Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Manuver Said Aqil Siradj ini jelas-jelas melenceng jauh dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.


Dia menambahkan, para pendiri NU, diantaranya KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, mendirikan NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (Jam'iyyah Islamiyyah) yang mengurusi persoalan sosial (mabarrot), ekonomi (iqhtishodiyyah), pendidikan (tarbiyyah) dan da'wah.

"NU itu bukan organisasi politik yang dipakai sebagai alat dukung-mendukung kekuasaan," ucapnya.

Menurut dia, sebagai Ketua PBNU, Said Aqil harusnya mendengar lebih dulu bagaimana 'dawuh' para Kyai, jajaran 'Ra'is Syuriah', Pengurus Wilayah dan Cabang NU. NU sebagai Jam'iyyah dan Warga NU sebagai Jama'ah, dia pastikan kecewa dan tidak sependapat dengan langkah ke Istana dan menyampaikan dukungan politik ke Presiden SBY.

"Said Aqil layak untuk dievaluasi. Kembalikan NU sesuai dengan khittah perjuangan NU," tandasnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya