Berita

Puan Maharani

Wawancara

WAWANCARA

Puan Maharani: Kami Yakin Jokowi Masih Punya Etika

RABU, 13 MARET 2013 | 09:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan meninggalkan PDI Perjuangan demi menjadi capres atau cawapres 2014.

“Kami yakin Jokowi masih punya etika dalam berpolitik. Beliau akan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai politik yang benar,’’ kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, PKB dan Partai Nasdem menjagokan Jokowi menjadi capres.


Sementara Partai Golkar dan PAN mengelusnya menjadi cawapres.

Puan Maharani selanjutnya mengatakan, Jokowi memang sudah dikenal luas di masyarakat, tapi apa begitu mudah berpindah partai.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah itu mungkin saja terjadi karena tergiur menjadi capres?
Semuanya dikembalikan ke Jokowi. Sebab, tidak ada aturan atau undang-undangnya yang menyatakan bahwa parpol yang sudah mengusung dan menjadikannya sebagai eksekutif tetap harus berada di partai politik itu.

Kemudian partai politik itu juga tidak bisa memberhentikan orang tersebut. Sebab, begitu menjadi eksekutif, orang itu sudah terikat dengan Undang-undang yang berlaku sebagai pejabat eksekutif. Bukan lagi terikat Undang-Undang Parpol.
 
Kalaupun terjadi penarikan dukungan partai, tentunya tidak berimplikasi apa-apa. Sebab, mereka bisa pindah ke partai mana saja.

Jokowi diminati beberapa parpol, apa menguntungkan atau merugikan PDI Perjuangan?
Saya belum tahu untung dan ruginya kalau Jokowi diminati parpol lain menjadi capres atau cawapres.  Yang jelas, sesuai dengan hasil Rakernas PDI Perjuangan di Bandung bahwa Ketum yang menentukan capres atau cawapres dari PDI Perjuangan.

Sejauhmana efektivitasnya dengan mengikutkan Jokowi sebagai Jurkam?
Sampai hari ini belum bisa kami lihat, apakah  suaranya naik atau tetap.  

Apa tidak menyiapkan kader-kader seperti Jokowi?
Dari dulu kita mencoba mempersiapkan hal itu. Kami berharap bahwa regenerasi dan kaderisasi sebagai parpol yang ingin modern, pola seperti ini harus dilakukan dari dulu sampai sekarang dan seterusnya.
 
Kok tidak ada yang lain?
Itu dia, kalau belum muncul itu kan proses yang terjadi di parpol. Kita tunggu saja.

Oh ya, apa sudah ada langkah untuk penentuan calon presiden?
Kembali lagi semuanya tergantung ketum, tentunya langkah-langkah akan diambil setelah melihat gelagat dan dinamika menjelang 2014. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya