Daripada Membeli Villa di Puncak, Pemda DKI Disarankan Bersihkan Pemukiman Liar di Bantaran Sungai

. Niat pemerintah DKI Jakarta membeli sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor untuk mengembalikan fungsi lahan dan mengatasi banjir menuai pro dan kontra.

Kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB) Muhammad Nurman, banjir Jakarta bukan hanya karena faktor di Puncak. Tetapi juga terkait dengan penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir. Karena itu seharusnya pemerintah membersihkan bantaran sungai dari pemukiman liar dengan mengfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.

"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu pemukiman liar disepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," kata Nurman di Bogor (Jumat, 8/3).

Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan villa-villa yang ada. Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi villa-villa di Puncak.

Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran villa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat khawatir sejumlah warga yang menumpangkan hidupnya sebagai pekerja di villa. Suhaeli (36) penjaga vila Kampung Cidokom, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua menilai rencana penertiban villa di Puncak akan menghilangkan mata pencahariannya.

"Kalau vila-vila ini dibeli terus dibongkar, bagaimana dengan nasib kami penjaga villa. Sudah bertahun-tahun kami bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga villa disini," ujarnya.

Bapak tiga anak ini berharap, rencana pembelian villa di Puncak sebagai salah satu upaya mengembalikan fungsi lahan dan mencegah banjir di hilir tidak berdampak buruk dengan hilangnya sumber pekerjaan warga sekitar. [ant/ysa]