Rieke Diah Pitaloka: Saya Melawan Politik Transaksional Dengan Menggugat Ke Bawaslu & MK

Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka bakal menggugat ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, ada indikasi kecu­ra­ngan, manipulasi, dan politik uang dalam Pilkada Jabar.

“Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) sudah ins­truk­sikan agar saya memproses masa­lah itu ke Bawaslu dan MK,’’ kata Rieke Diah Pitaloka kepada Rak­yat Merdeka, Sabtu (2/3).

Menurut politisi PDI Per­jua­ngan itu, perlawanannya itu bu­kan semata untuk menang atau ka­lah. Tapi ini perjuangan ideo­logi Pancasila.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda bilang ini per­juangan ideologi Pancasila?

Perjuangan kami ini akan men­jadi kemenangan rakyat. Maka­nya Ibu Mega menginstruksikan agar saya maju terus, sampai be­nar-benar selesai. Ini sesung­guh­nya bukan masa­lah menang-ka­lah. Tapi ini perta­rungan ideo­logis.

Kami menilainya perjuangan di Pilkada Jabar ini untuk In­do­nesia. Bukan karena provinsi pen­­duduknya terbanyak di Indo­nesia itu. Tapi ada substansi ideo­logi. Bukan hanya hak-hak dasar rakyat saja yang kami per­juangkan.

Maksud Mega maju terus itu agar diproses secara hukum?

Betul. Tempuh proses hukum sampai MK bila hasil final KPU kami tidak menang. Tapi tentunya harus melakukan tahapan-taha­pan sebelum sampai MK.

Artinya ke Bawaslu dulu?

Ya. Sebelum ke MK, kami akan ke Bawaslu. Semua data ke­cu­ra­ngan dilaporkan ke sana. Kita ber­gerak bukan hanya untuk pesaing kami, tapi untuk KPU juga.

Kenapa?

Karena hal ini nantinya bisa men­­­­jadi yurisprudensi ke depan bahwa penyelenggara pemilu ti­­dak bisa main-main. Banyak hak orang yang hilang. Ini bukan ma­salah enteng, bukan urusan tidak coblos kertas semata. Tapi karena ada hak konstitusi yang dilanggar yakni hak yang ter­cantum dalam UUD 1945. Nah itu harus disa­dari pihak KPU, apa­lagi anggaran yang di­gunakan besar yakni Rp 1,4 triliun.

Kapan akan disampaikan datanya ke Bawaslu?

Nanti tim hukum yang akan la­ku­­kan itu, termasuk menyerah­kan ke MK juga.

Pokoknya kebi­jakan po­litik partai, dalam hal ini Bu Me­ga me­minta semua tim bekerja keras.

Sudah siap dengan data-data kecurangan?

Saya siap menempuh jalur hukum berarti sudah siap dengan data-data kecurangan itu.

Apa saja itu?

Banyak kecurangannya. Ini ter­­struktur, sistimatis serta massif (TSM). Indikasi seperti itu cukup besar. Misalnya, ada in­dikasi sa­lah satu calon meng­gerakkan bi­ro­­krasi. Pokoknya ada manipulasi.

Anda bisa membuktikan itu?

Kami tidak akan berani ber­gerak kalau tidak ada bukti.

Anda kelihatannya ngotot untuk menang, apa dasarnya?

Sekali lagi, ini bukan soal me­nang atau kalah. Saya melawan po­litik transaksional dengan menggugat ke Bawaslu dan MK. Apapun hasilnya, saya akan ber­terimakasih kepada rakyat Jabar.

Walau kami dengan modal mi­nim, bisa dikatakan modal deng­kul. Tapi presentase yang kami peroleh cukup signifikan. Ini terlihat sekali bahwa warga Jabar cerdas.

Tentu yang belum tergerak ber­­sama kami, perlu kami ingat­kan bahwa uang yang mereka da­pat ada­lah uang rakyat. Berarti meng­gali lubang korupsi dan mengubur mereka sendiri.

Artinya Anda melihat ada politik uang?

Ya. Indikasi-indikasi itu ada dan kuat sekali dengan segala buktinya.

Perlu diketahui Pilkada Jabar ini adalah pertarungan untuk pra Pe­milu 2014. Kalau masyarakat ma­sih menerima cara-cara tran­saksional, maka bukan hanya ek­sekutif yang rentan korupsi. Tapi legislatif akan terjadi hal sama.

Sangat ironi sekalai kalau rak­yat menyoroti perilaku DPRD, DPR dan pemerintah. Tapi tidak me­nyoroti perilaku sendiri. Ha­dir­nya aktor politik yang mela­kukan korupsi seperti itu sebe­narnya ber­kat dukungan ma­syarakat juga.

Lho, kenapa?

Karena pemilihannya masih transaksional. Selama mayoritas rakyat memilih karena dibayar maka demokrasi kita tetap kotor.

Ini pertaruhannya kehidupan demokrasi kita yang dimulai di Ja­wa Barat. Saya harus men­cegah dan menghapuskan pola de­mo­krasi transaksional ini hingga pe­milu legislatif dan Pilpres 2014.

Seseorang terpilih menjadi gu­bernur dengan biaya banyak, se­te­lah memimpin akan memi­kir­kan bagaimana mengem­bali­kan modal mereka plus bunga­nya. Apalagi kalau ada kong­kalikong dengan pengusaha un­tuk mem­berikan proyek, kon­disi­nya lebih parah lagi.

Apa Anda saja yang akan menggugat?

Bukan saya saja kok. Calon lainnya juga menuntut dengan cara sendiri-sendiri termasuk Dede Yusuf.

Kalau Anda dinyatakan kalah oleh Bawaslu dan MK bagaimana?

Kalau tidak terpilih, saya kan ang­gota DPR. Masih banyak yang ha­rus saya kerjakan di sana. [Harian Rakyat Merdeka]