Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat terkait megaskandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, paling cepat pemeriksaan terhadap salah satu Direktur World Bank itu akan dilakukan pada pekan depan.
Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa mendukung upaya KPK menuntaskan penyelidikan megaskandal bailout Bank Century supaya tidak menjadi beban sejarah. Bagaimanapun, kasus Century kini sudah masuk ke ranah hukum.
"Sekarang proses politiknya sudah selesai, dan proses hukum di KPK. Saya percaya kredibilitas KPK," ujar Hatta di gedung Bank Indonesia Cabang Denpasar, Rabu (27 /2).
Namun, ketua umum Partai Amanat Nasional itu enggan menomentari rencana KPK seperti disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bahwa pihaknya akan memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan depan di Washington DC, Amerika Serikat.
"Saya tak perlu mengomentari pendapat Ketua KPK," demikian Hatta.
Pemeriksaan Sri Mulyani berlangsung di AS karena dia kini menjabat sebagai salah satu direktur Bank Dunia yang berkantor di Washington. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, lebih mudah KPK menemui langsung Sri Mulyani ke AS ketimbang memanggil yang bersangkutan pulang ke Indonesia.
Dia menegaskan penyidik akan meminta banyak keterangan dari Sri Mulyani terkait jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada saat pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan. Termasuk akan mengkonfirmasi kabar adanya tiga surat Sri Mulyani kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sri Mulyani diketahui pernah mengirim tiga pucuk surat kepada SBY. Surat itu berisi laporan tentang kondisi Bank Century saat itu, langkah-langkah Komite Kebijakan Sektor Keuangan dalam rangka menyehatkan bank itu, dan soal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) senilai lebih dari Rp6 triliun yang akhirnya diperoleh Bank Century.
[dem]
