Janji-janji kampanye Joko Widodo-Basuki Purnama terus coba direalisasikan, walau terus diwarnai pro-kontra. Pemprov DKI Jakarta tinggal selangkah lagi menyempurnakan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar pelajar yang berasal dari keluarga ekonomi lemah mendapatkan biaya pendidikan gratis.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Taufik Yudhi Mulyanto, dalam penerapan KJP, Pemprov bekerjasama dengan Bank DKI.
"Jadi kita menggunakan sistem banking. Data yang ada diambil dari Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), jadi tidak ada yang mengambil kesempatan dalam KJP ini" ungkap Taufik dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta (Rabu, 27/2)
Dari sisi anggaran, Pemprov telah menetapkan anggaran KJP 2013 sebesar Rp 804 milliar. Alokasi penerima KJP adalah 332.465 orang berusia 7-18 tahun dengan kategori masyarakat kurang mampu. Sampai dengan hari ini (27/2), tercatat 70.205 peserta didik yang diharapkan mendapat KJP.
Penerima KJP juga dibedakan menurut kriteria jenjang pendidikan. Untuk SD/SDLB/MI menerima 180 ribu /siswa/bulan. SMP/SMPLB/MTs 210 ribu/siswa/bulan, dan untuk SMA/SMALB/MA 240 ribu/siswa/bulan.
Selama ini, pencairan dana KJP yang diluncurkan Desember tahun lalu itu belum terelisasi karena menunggu dana APBD DKI 2013 telah turun. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan.
"Prinsipnya dalam KJP adalah tepat sasaran, tepat guna. Untuk tepat waktu, memang masih agak lambat. Karena APBD baru distribusikan Selasa kemarin," ujar Taufik.
Guna memperoleh KJP, para peserta didik harus terdaftar NISN/NIK, melampirkan SKTM yang dikeluarkan oleh RT/RW dan mengisi aplikasi pembukaan rekening bank DKI dengan jumlah kolom yang wajib diisi sebanyak 31 kolom pertanyaan.
Untuk informasi, masyarakat bisa mengunjungi website www.infokjp.net atau bisa mengirimkan pertanyaan ke email waluyohadipanmas@yahoo.co.id.
[ald]
