Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kisrus PSSI.
Ahli telematika yang awalnya diragukan kemampuannya sebagai Menpora itu, kini berhasil menuntaskan kemelut yang berkepanjangan tersebut. Langkah pertama yang dilakukan Roy Suryo menemui dua pengusaha yang selama ini sering dikaitkan dengan kisruh PSSI yakni Arifin Panigoro dan Nirwan Bakrie.
Setelah itu, Senin (18/2) lalu, Roy Suryo mempertemukan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein dan Ketua Umum Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) La Nyalla Mattalitti.
Kemudian disepakati secara bersama, yakni PSSI, KPSI, Menpora, dan Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Rita Subowo, untuk menggelar Kongres PSSI 17 Maret mendatang.
“Ini semua keberhasilan bersama, bukan kehebatan Menpora. Saya beruntung memiliki tim yang mau bekerja 25 jam sehari, bukan 24 jam lagi,’’kata Roy Suryo saat berkunjung ke redaksi
Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena, Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya;
Apa itu saja reaksi Anda setelah berhasil mendamaikan PSSI-KPSI ?
Saya merasa senang atas keberhasilan mempersatukan kubu Djohar Arifin dan La Nyalla. Meski begitu saya tegaskan bahwa ini adalah berkat keberhasilan tim, bukan keberhasilan pribadi.
Apa fokus utama Anda dalam menyelesaikan konflik PSSI-KPSI ini?
Indonesia Super League dan Indonesia Premier League harus disatukan dalam satu liga nasional yang dikelola langsung lembaga resmi, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), demi efisiensi dan efektivitas persepakbolaan dalam negeri.
Dengan kembalinya empat bekas Exco apa menyelesaikan polemik persepakbolaan dalam negeri?
Belum sepenuhnya meski keempat bekas Exco telah kembali ke PSSI, namun dualisme kompetisi masih menyisakan polemik. Pasalnya IPL sebagai kompetisi resmi PSSI baru mengadakan satu laga setelah mengalami keterlambatan cukup panjang untuk memulai kompetisi.
Lalu solusinya?
Maka harus ada penyatuan dua liga tersebut. Untuk sanksi IPL saya belum bisa memastikan tapi di ISL juga tidak seratus persen bersih dari masalah, karena banyak klub yang mengadu tentang kekurangan di kompetisi ISL.
Kira-kira kapan realisasinya ?
Targetnya penyatuan tersebut dapat terlaksana usai kongres 17 maret mendatang. Dua liga ini harus dipersatukan. Jika tidak akan membebani pemain, Insya Allah usai kongres akan terealisasikan. Nasib pemain sudah banyak yang telantar, jangan lagi dibebani dengan masalah dualisme.
Apa penyatuan itu tidak menimbulkan perpecahan yang baru karena ada benturan pola pikir?
Saya menyadari akan hal itu, namun perlu diingat, tentunya untuk kepentingan bangsa, harus ada pengorbanan dan dikorbankan.
Siapa yang dikorbankan?
Belum dapat saya memastikan hal itu. Kita tunggu saja dulu seiring dengan perjalanan waktu. Tunggu tanggal mainnya.
O ya, sebenarnya apa yang menjadi pemicu dualisme tersebut?
Dualisme diawali saat penurunan Nurdin Halid dari jabatan Ketua Umum PSSI secara tidak hormat. Penurunan Nurdin dari Ketua Umum PSSI itu menjadi cikal-bakal dualisme. Yang penting Menpora jangan dualisme juga, bisa repot. Sekarang zamannya serba dualisme, he- he-he.
Selain kisruh sepak bola, apa lagi yang menjadi prioritas Anda ?
Masalah kepemudaan. Bagi saya itu adalah hal yang penting. Apalagi di masa sekarang ini banyak pemuda yang terjerat narkoba. Bahkan ikut serta kegiatan terorisme yang terorganisir. Makanya perlu membuat langkah nyata.
Langkah nyata apa itu ?
Satgas Anti-Narkoba dan Anti-Terorisme sedang dalam proses. Nanti para pemuda akan diikutsertakan agar tsadar tentang bahaya narkoba dan terorisme. Ini bentuk kerja sama Menpora dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Ngomong-ngomong bagaimana situasi pramuka sekarang ini?
Untuk masalah Pramuka, saya akui sekarang ini hanya kebanggaan semu.
Apa kendalanya?
Di lapangan saya menemukan ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Namun yang menjadi fokus adalah masalah kepengurusan.
Karena masih banyak yang betah jadi pengurus Pramuka, ha-ha-ha.
Hanya itu saja?
Ada. Tapi saya tidak tahu ini termasuk kendala atau tidak. Beberapa waktu lalu, ada salah satu pengurus mendatangi saya, dan menyodorkan pengajuan pengalihan fungsi sebagian lahan Bumi Perkemahan Cibubur ke pihak Development dengan alasan dapat membantu biaya operasional. Secara tegas saya menolak itu. Saya katakan anggaran pemerintah masih cukup membiayai opersional. [Harian Rakyat Merdeka]
