Masyarakat akan memandang PKS tak ada bedanya dengan partai lain, rentan terkena wabah korupsi menyusul penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi.
Tapi, bagi pemilih PKS, mereka akan cenderung mempertanyakan dan bahkan meragukan kualitas pekerjaan, bahkan niat KPK dalam kasus ini.
"Tentu mereka punya alasan yang cukup," ungkap pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Teguh Santosa (Kamis, 31/1).
Walaupun secara umum, diakui Teguh, KPK masih merupakan lembaga yang paling kredibel di mata masyarakat awam dalam memberantas korupsi. Namun dalam beberapa kasus terakhir, terlihat KPK lebih
concern pada upaya menjaga citra daripada bekerja sungguh-sungguh membongkar suatu kasus korupsi.
"KPK menjadi lembaga yang berkerja untuk memenuhi kepuasaan publik yang sesaat dan hanya di permukaan. Sementara sesungguhnya, kepuasaan publik itu dapat disetir oleh pihak-pihak yang 'tidak kasat mata'," jelasnya.
Karena itu, Teguh memandang, KPK seperti peternakan kasus, yang mengeluarkan kasus-kasus baru untuk disembelih sehingga kasus-kasus baru itu menutupi megakasus korupsi yang sebetulnya lebih menjadi momok bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
"Dari sudut pandang ini, saya menilai, ketidaktegasan dan keengganan KPK dalam menangani megaskandal danatalangan Bank Century menjadi faktor besar yang membuat banyak penyelenggara kebijakan negara tidak sungkan bermain api suap dan korupsi," ungkapnya.
Di sisi lain, KPK mencoba memperlihatkan keseriusannya dalam menangani kasus korupsi dengan mengejar pihak-pihak yang lain yang mungkin melakukan suap dan korupsi. Berbagai informasi mereka telusuri.
"Akhirnya, kita merasa KPK sudah bekerja keras memberantas korupsi. Padahal dari perspektif yang lebih luas yang mereka lakukan hanya menangkap ikan teri, sementara ikap kakap atau
big fish dibiarkan berkeliaran," demikian Teguh.
[zul]
