Berita

luthfi hasan ishaaq

PRESIDEN PKS TERSANGKA

Kader PKS Malah Yakin Ini Awal Kebangkitan

KAMIS, 31 JANUARI 2013 | 10:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung memberikan klarifikasi kepada kader-kader di daerah atas penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor. Tapi klarifikasi baru disampaikan lewat Blackberry Messenger.

"Memang ada melalui BBM grup bahwa itu tidak benar dan seterusnya,"  jelas Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan dari PKS Ruhamaben kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 31/1).

Dirinya sendiri berharap sangkaan menerima suap kepada Lutfhi tersebut tidak benar. Apalagi dia menilai ada keganjilan dalam proses pengusutan orang nomor satu di partai dakwah tersebut.


"Memang kita sangat kencang pemberantasan korupsi. Bisa jadi ada sesuatu di balik itu. Kita tidak tahu. Tapi bagi kita nothing to lose. Siapapun kalau terlibat secara hukum, ikuti proses secara hukum," jelasnya.

Soal bagaimana masa depan Lutfhi sebagai Presiden PKS, dia menyerahkan kepada Majelis Syuro. Majelis Syuro yang berhak memutuskan keputusan tertinggi pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan.

"Kalau ada proses hukum, dan dinilai akan terganggu, saya kira akan dibahas. Kan sekarang Majelis Syuro mau rapat. Kita hanya mengiktui," ungkap Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang 2004-2010 ini.

Tapi dia membantah anggapan sementara kalangan bahwa kasus yang membelit Presiden PKS itu ibarat puncak gunung es. Dia juga menepis partainya dibiayai dari uang suap. "Saya nggak percaya itu. Kita juga kan di lapangan. Kita tahu bagaimana posisi keuangan bagi kehidupan kita," imbuhnya.

Karena itu, dia menampik pernyataan beberapa pengamat bahwa kasus yang menimpa Presiden PKS itu awal kebangkrutan partainya. "Saya kira bisa jadi malah kenaikan PKS. Ya memang berita itu bisa positif bisa negatif. Tapi saya optimis ini mungkin awal kebangkitan PKS kembali," ungkapnya.

Kok bisa? Bagaimana caranya itu jadi awal kebangkitan?

"Keseriusan (PKS) memberantas korupsi. Sementara ini hampir tidak kasus di internal PKS. Ini incaran banyak pihak. Siapapun kalau terbukti, kita terbiasa memberikan (sanksi). Tidak ada masalah bagi kita. Kalau benar akan kita bela habis-habisan. Kalau terbukti salah, saya kira mekanisme partai sudah clear," ungkapnya sambil meminta mengakhiri pembicaraan karena ada agenda yang harus diikuti. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya