Berita

WANDA HAMIDAH

Wanda Hamidah akan Dipecat dari Komnas PA kalau Positif Narkoba

SELASA, 29 JANUARI 2013 | 12:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (29/1). Kedatangannya ingin memastikan langsung sejauhmana keterlibatan Wanda Hamidah yang juga Komisioner di Komnas PA.

"Saya ingin support Wanda sebagai teman kerja. Kita menghormati proses yang dijalankan BNN. Kalau terbukti tentu ada konsekuensi. Kalau tidak terbukti harus direhabilitasi (nama baiknya)," kata Arist saat tiba di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Pasca penangkapan Wanda Hamidah bersama Raffi Ahmad dan belasan orang lain oleh BNN, Arist mengaku putus komunikasi dengan Wanda. Itu sebabnya dia ingin memastikan langsung bagaimana keterlibatan Wanda dalam kasus ini dengan bertemu Wanda di BNN.


"Saya mudah-mudahan diizinkaan ketemu untuk memastikan terlibat atau tidak. Kalau ada barang bukti, maka Komnas PA merekomendasikan konsekuensi hukum harus dijalani Wanda," jelasnya.

Selaku Ketua Komnas PA, Arist baru mengetahui nasib Wanda dari media, itupun belum ada kepastian soal terlibat atau tidaknya politisi PAN itu dalam kasus narkoba. Sehingga dia juga belum bisa menyatakan kecewa atau tidak terhadap Wanda.

Arist memastikan, di Komnas PA ada kode etik yang harus dipatuhi. Di antaranya Komnas PA anti terhadap narkoba, tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

"Jadi saya dikagetkan saja dengan kejadian ini karena dia peduli terhadap masalah anak dan perempuan. Tapi kalau terbukti terlibat, karena ada kode etik, ya (Wanda) harus mundur," pungkasnya, seperti dikutip dari JPNN.

Diketahui sampai saat ini BNN belum mengelurakan pernyataan resmi terkait peran masing-masing dari 17 orang yang ditangkap BNN di rumah Raffi Ahmad. BNN baru mengumumkan ada 7 orang yang positif mengkonsumsi narkoba dan zat baru yang namanya belum diketahui. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya