Rakyat Miskin, Presiden Mendatang harus Tegas terhadap Asing

Presiden Indonesia mendatang harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, para calon presiden yang akan berlaga pada pemilihan presiden 2014 harus berani berjanji akan melaksanakan isi pasal 33 UUD 1945 secara konsisten agar tak mudah diintervensi asing.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Constitutional Watch (Icon) Razman Arif Nasution (Kamis, 17/1).

"Ektremnya, nasionalisasi atau minimal renegosiasi semua kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan asing itu. Karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Arif merujuk pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bahkan menurut Razman, ke depan bunyi pasal 33 ayat 3 tersebut harus diamandemen. Karena kekayaan alam Indonesia tak cukup hanya dikuasai tapi juga harus dimiliki. "Kalau sudah dikuasai dan dimiliki, tidak bisa orang lain masuk lagi," jelas mantan anggota DPRD dua periode ini.

Razman menegaskan hal tersebut karena miris melihat persoalan kompleks yang dihadapi. Masalah energi, sumber daya alam yang dikuasai asing, hingga leluasanya berbagai komoditas seperti beras, garam, hingga kentang masuk ke dalam negeri. Akibatnya banyak petani jadi miskin karena produk mereka kalah bersaing dengan barang impor.

"Kalau ada negara maju, dan jadi kaya, kita  nggak heran. Ada negara miskin, tapi maju, seperti Singapura. Tapi sayangnya, ada negara kaya tapi miskin. Itulah Indonesia," keluh Razman, anggota Indonesia Lawyers Club ini.

Karena itu, Razman berharap, pada Pilpres 2014 mendatang, harus muncul pilihan rakyat yang terbaik. Menurutnya, ada dua cara agar tokoh terbaik terpilih dan akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Pertama, mari menghilangkan persepsi Jawa non-Jawa. Tak usah lagi dipersoalkan asal etnik suku dan budaya calon. Kedua hilangkan dikotomi militer dan sipil.  Yang penting, pilih pemimpin yang berkualitas, strong leadership, berwawasan kerakyatan. Di dalam hatinya ada rakyat. Kalau selama ini kan hanya di hati rakyat ada presiden," ungkapnya.

Agar tokoh-tokoh terbaik negeri ini bisa tampil pada Pilpres nanti, dia mengharapkan syarat partai untuk bisa mengajukan calon dipermudah. Menurutnya, partai yang memiliki 3,5 persen kursi di DPR bisa mencalonkan.

"Jadi tidak harus 20 persen. Supaya banyak capres alternatif," tandas inisiator Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) ini.  [zul]