Pemerintah Harus Ikut Bermain Demi Pemerataan Ekonomi

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan indikator GDP, maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 6,4 persen. Dan berdasarkan asumsi indikator ini, Indonesia diprediksi akan menjadi 16 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2020.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukan bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia masih tidak menyeluruh. Tidak hanya itu, fakta dilapangan menunjukkan sebagian besar konsumsi publik Indonesia berasal dari impor. Padahal dalam barang impor tersebut terdapat jutaan jam kerja buruh di negara lain, mulai dari riset pengembangan produk hingga distribusi produk.

Demikian disampaikan Heru Dewanto dalam acara diskusi panel bertajuk "Urgensi Nasionalisme Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan Yellow Forum for Young Leaders (YFYL.) di Lagoon Coffe, Hotel Sutan, Jakarta (Minggu, 13/1).

Lebih lanjut, Heru mengatakan fakta di lapangan ini telah menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia masih belum mengalami pemerataan dan belum memiliki kekuatan yang disebutnya sebagai nasionalisme ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Heru menekankan agar bangsa ini mencermati tiga hal dalam melihat pertumbuhan ekonomi demi pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertama, penggunaan indikator GDP itu penting tapi yang lebih penting adalah pemerataan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas," tukas Heru.

Kedua, masih lanjut Heru, bangsa ini harus bisa mencermati seberapa kuat bangsa ini dalam memproduksi barang dalam negeri.

Sementara point ketiga, Heru menekankan adanya keterlibatan atau keberpihakan pemerintah dalam mengawal produksi barang dalam negeri. Jangan sampai, masih lanjut Heru, keterlibatan pemerintah hanya berhenti pada pembuatan UU.

Pemerintah jangan membiarkan perusahaan swasta dalam negeri maupun BUMN bermain sendiri dan membiarkan mereka bersaing dengan swasta-swasta luar negeri yang ada tanpa didukung pemerintah.

"Pemerintah jangan hanya membuat peraturan, tapi juga harus ikut bermain dengan mendukung perusahaan swasta dalam negeri maupun BUMN," demikian heru.[ian]