Hasyim Muzadi: Kedaulatan Negara Semakin Lama Semakin Pudar, Ini Harus Diselamatkan

Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) dideklarasikan 7 Januari lalu bertujuan menyelamatkan kedaulatan negara.

“Kedaulatan negara ini se­ma­kin lama semakin pudar. Ini ha­rus diselamatkan,’’ kata salah satu de­klarator GMKN, Ha­syim Muza­di kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Misalnya, lanjut bekas Ketua Umum Pengurus Besar Nah­dlatul Ulama (PBNU) itu, ke­kayaan In­donesia yang saat ini ini telah di­eksploitasi dan eksplorasi be­sar-besaran oleh asing.

“Hak rakyat yang seharusnya di­lindungi  negara itu malah di­serahkan ke asing,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Seberapa parah kedaulatan negara dikuasai asing?

Sekarang itu kedaulatan di bi­dang migas saja dikuasai perora­ngan asing. Manfaatnya untuk rak­yat banyak hanya sedikit. Pa­da­hal, daerah pengeborannya de­kat dengan rakyat. Seperti Free­port, Newmont, Exxon mobil dan pengeboran sumur-sumur tua mi­lik asing itu sungguh meru­gikan. Ini membuat Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor minyak.

Sebab, sekarang ini minyak me­tah disedot asing, dibawa ke ne­garanya, disuling lalu diimpor lagi oleh Indonesia. Padahal itu kan hasil bumi kita sendiri. Be­lum dari segi sumberdaya air, mi­neral dan barang tambang lainnya yang juga diambil mereka seenak­nya.

Apa penyebab hilangnya ke­daulatan itu?

Hal ini karena tidak adanya per­lindungan hukum untuk ma­salah ekonomi kerakyatan kita. Boleh dikatakan justru hukum dan perundang-undangan yang ada sekarang ini memback up ke­pentingan asing.

Ingat, hal ini baru dari segi eko­no­mi belum lagi pada segi hu­kum, politik, pendidikan dan bu­daya kita terancam oleh orientasi asing. Nah karenanya hal yang seperti itu harus kita kembalikan kedaulatannya pada bangsa dan negara untuk kepentingan sebe­sar-besarnya rakyat Indonesia.

Apa langkah konkrit gera­kan ini ?

Kami akan melakukan perjua­ngan untuk kedaulatan itu. Kami langsung bergerak untuk mela­kukan perbaikan.

 Apa itu?

Ada dua faktor yang menye­bab­kan itu. Inilah yang harus di­perbaiki. Pertama, faktor sistem. Sis­tem itu yang mendorong ke­pen­­tingan asing diunggulkan.  Ke­dua, soal leadership kenega­raan yang mendukung asing.  Con­toh kecilnya saja masalah grasi. Pe­mimpin kita milih yang asing-asing saja yang dapat grasi, sedang WNI tidak. Kalau seperti itu, ke­daulatan rakyat yang dise­leng­ga­rakan negara menurut Pan­ca­sila, UUD 1945 tempatnya di mana.

Bagaimana dengan Undang-undang yang dinilai pro asing?

Sekarang ini kan kita meng­gugat UU Migas. Ternyata tidak hanya UU Migas saja yang pro asing. Setidaknya ada 20 Un­dang-undang yang dibuat DPR me­nyangkut kehidupan rakyat In­donesia. Tapi malah pro asing.

Makanya kami sudah bertemu pim­pinan DPR terkait itu. Me­mang tidak mudah mencabut Un­­dang-undang itu, karena harus di­kembalikan ke peme­rintah untuk dibuatkan RUU-nya lagi.

Sekarang ini kan kita meng­gugat UU Migas. Ternyata tidak hanya UU Migas saja yang pro asing. Setidaknya ada 20 Un­dang-undang yang dibuat DPR me­nyangkut kehidupan rakyat In­donesia. Tapi malah pro asing.

Makanya kami sudah bertemu pim­pinan DPR terkait itu. Me­mang tidak mudah mencabut Un­­dang-undang itu, karena harus di­kembalikan ke peme­rintah untuk dibuatkan RUU-nya lagi.

Apa Gerakan ini menemui tokoh-tokoh politik ber­pe­nga­ruh?

Oh, itu pasti. Kami  mau ke­temu dengan Pimpinan parpol dan ketua Fraksi-fraksi di DPR. Kami ingin tanya, kenapa para anggota DPR buat Undang-un­dang yang pro asing.

Apa yang mau disampaikan?

Kita akan tanya bagaimana par­tai yang anda pimpin punya ang­­gota DPR yang pro asing.

Kita juga mau tahu apakah ada kebijakan partai juga dalam meng­goalkan sebuah Undang-undang dan titipan orang asing.

Manfaatnya apa?

Dari situ nanti kita menyadar­kan rakyat bagaimana sesung­guh­nya pemimpin partai menge­lola partainya dengan menghasil­kan ang­gota legislative yang pro rakyat.

Sampai kapan gerakan ini ada?

Kita akan terus ada. Sebab, pe­ne­gakkan kedaulatan ini tidak bisa selesai dalam setahun atau dua tahun. Puluhan tahun pun be­lum tentu kedaulatan ditegakkan.

Kenapa?

Karena kita menghadapi ke­pen­tingan asing yang dibela se­gelintir orang dari bangsa kita sendiri.

O ya, kenapa hanya Partai Ha­nura ng datang dalam de­kla­rasi gerakan itu?

Waktu itu, kita mengagen­da­kan untuk bertemu dan men­deklarasikan dengan semua pim­pinan partai kok.

Sebenarnya yang diundang tidak hanya Hanura. Hanya saya yang sering mau datang adalah Pak Wiranto, ya gimana lagi.

Tidak takut banyak tokoh yang cari panggung di gerakan ini?

Saya kira itu wajar. Tidak ada se­buah gerakan di dunia yang mulus murni. Pasti ada yang nem­pel-nempel dan meman­faatkan.

Ada yang khawatir dan seba­gai­nya. Tetapi yang penting konsep pemikiran kita sudah baik.

Anda tidak risih dengan partai yang nempel itu?

Sekarang ada Partai Hanura. Nanti diisukan gerakan ini di­pa­kai Hanura, lalu kalau bertemu Me­gawati ada isu gerakan ini dipa­kai PDIP. Padahal kita tidak mungkin menghindari bertemu orang partai karena itu adalah hulu dari politik Indonesia.

Kondisinya memang sudah be­gini rusaknya. Pikiran kita seka­rang pilihannya. Apakah kita biar­kan atau kita berbuat sesuatu bersama-sama partai. Kalau kita diam saja makin tidak karuan. Ta­pi kalau kita ngurusin, tentu lebih baik daripada tidak sama sekali.

Apakah yakin bisa selesaikan semua?

Harapannya kita bisa menyele­saikan masalah semuanya satu-per satu. Kita juga berharap par­lemen dan politisi kita ke depan pro Indonesia. Pokoknya kita harus terus-me­nerus teriak supaya rakyat tahu bahwa dia harus membela ke­dau­latannya sendiri dan bangsanya.

Selain ke pimpinan DPR, Frak­si dan pimpinan partai. Gerakan ini akan mendatangi sipil society dan LSM-LSM. Kemudian mem­beri­kan pencerahan kepada rak­yat ten­tang kedaulatan rakyat dan negara ini. Ini perlu kita lakukan karena se­cara makro Indonesia saat ini da­lam cengkraman kapi­talisme.  [Harian Rakyat Merdeka]