Berita

ilustrasi

Politik

TRITURA JILID II

Bubarkan Partai Korup, Rombak KIB II dan Perbaiki Ekonomi

JUMAT, 11 JANUARI 2013 | 04:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kondisi krisis kepemimpinan nasional tahun 1966 kembali terulang saat ini. Kini, rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Kasus korupsi yang merajalela, kemiskinan, kebodohan, penegakkan hukum yang tidak tegas membuat masyarakat apatis.

Untuk itu tiga tuntutan rakyat (Tritura) harus kembali dikumandangkan. Tritura saat ini adalah bubarkan partai yang korupsi uang rakyat, perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan turunkan harga atau perbaikan perekonomian.

Begitu disampaikan Kordinator Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, Zulham Effendi, dalam pesan elektronikn yang dikirimkannya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis malam (10/1).

Istilah Tritura muncul 47 tahun silam dimana rakyat Indonesia menuntut tiga hal kepada Presiden Sukarno. Yaitu pembubaran Partai Komunis, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Munculnya Tritura dipicu karena ada pemberontakan G 30 S PKI yang menyebabkan krisis kepemimpinan nasional. Masyarakat mulai tidak percaya kepada kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno dalam menangani persoalan-persoalan politik, keamanan dan ekonomi. Akhir dari pergerakkan ini adalah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

Menurut Zulham, sudah banyak lembaga survei dan penelitian yang menganalisa dan menyampaikan tentang rangking partai-partai yang telah melakukan korupsi di Indonesia. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu padu untuk membubarkan semua partai-partai yang korupsi uang rakyat demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

"Perlu juga dibuat sanksi atau hukuman yang tegas untuk para koruptor," tegasnya.

Presiden SBY, lanjut Zulham, harus mengevaluasi seluruh menteri di kabinetnya. Ganti menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan (rapor merah) dengan menteri-menteri dari kalangan profesional dan bukan berdasarkan kepentingan partai koalisi.

"Negara bukan milik partai, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Putra putri terbaik bangsa perlu menduduki jabatan yang sangat menentukan arah pembangunan," katanya.

Negara Indonesia tanahnya subur, luas dan makmur. Tapi lucunya beras bahkan singkong saja harus impor dari negara lain. Harga-harga terus melambung dan sukar dikontrol pemerintah. Walaupun jumlah pendapatan rakyat mengalami kenaikan, akan tetapi nilainya tetap rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang di atas 6,3%, tapi pertumbuhan ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat.

Indonesia, Zulham mengingatkan, bukan hanya Jakarta atau Jawa, tapi juga provinsi-provinsi lainnya. Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak tepat sasaran karena hanya ditujukan untuk mempermudah akses negara maju ke Indonesia. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah membangun infrastruktur antar desa dan kecamatan sehingga mempermudah akses rakyat dalam mengembangkan perekonomiannya.

"Tritura ini merupakan tuntutan yang logis dan objektif. Pemerintah Indonesia harus segera merealisasikannya. Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bergerak untuk memajukan Indonesia. Mari bersinergi untuk Indonesia lebih bagus," demikian Zulham. [dem]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya