AMM: Mafia Minyak Makin Leluasa!

DPR harus segera membuat UU Migas baru yang benar serta berpihak kepada kepentingan rakyat (nasional), bukan demi kepentingan asing dan para pemilik modal seperti tertuang dalam UU 22/2002 yang sebagian pasalnya sudah dilikuidasi Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Hal ini dinyatakan Adhie M Massardi, yang bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin, sesepuh NU KH Hasyim Muzadi, Dr Rizal Ramli dan sejumlah tokoh nasional lainnya mendeklarasikan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (Senin, 7/1) kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (8/1).

Menurut rencana, GMKN siang ini akan menemui jajaran pimpinan DPR-RI di komplek DPR/MPR Senayan untuk menyampaikan sikap sehubungan dengan tatakelola sumber daya alam kita yang oleh pemerintahan SBY lebih banyak diserahkan kepada pihak asing dan para pemilik modal.

“Kami juga meminta agar Perpres 95/2012, dasar hukum dibuatnya Satuan Kerja Sementara (SKS) Pelaksana Hulu Migas, segera dicabut karena selain bertentangan dan melawan keputusan MK yang telah membubarkan BP Migas, hal ini juga membuat kian leluasanya para mafia migas merampok kekayaan alam kita, yang menurut Konstitusi seharusnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ungkap Adhie.

Bahkan tokoh gerakan sipil yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini melihat ada indikasi sejumlah kekuatan politik yang hendak bertarung dalam pemilu 2014 memanfaatkan upeti dari para mafia migas untuk pembiayaan pemilu.

“GMKN dan elemen pendukung lainnya tidak akan membiarkan harta kekayaan alam yang luar biasa besarnya, yang dianugerahkan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya dijadikan bancakan para elite partai yang korup itu,” pungkasnya.[zul]