Berita

ROY B.B JANIS/IST

PDP Versi Roy Janis Harus Dilaporkan ke Mabes Polri

SENIN, 07 JANUARI 2013 | 19:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kisruh di tubuh Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) belum juga usai. PDP versi Laksamana Sukardi meminta KPU melaporkan PDP versi Roy BB Janis ke Mabes Polri karena menggunakan data verifikasi parpol dengan tidak benar di hampir seluruh provinsi dan kabupaten.

"Data yang verifikasi parpol yang diserahkan PDP  ke KPU merupakan data yang tidak akurat, karena banyak pengurus partai  di daerah yang sudah pindah ke partai lain," kata Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Perjuangan (Ketua Plh PDP) Petrus Selestinus, Senin (7/1).

Petrus meminta agar KPU tidak meloloskan PDP yang dipimpin Roy BB Janis sebagai peserta Pemilu 2014 karena data pengurus partai didaerah banyak yang tidak benar.


"Kalau tetap diloloskan, maka pasti ada yang tidak beres ditubuh KPU karena meloloskan partai yang menggunakan data yang tidak akurat," katanya.

Dia menjelaskan, banyak kantor PDP yang ada di daerah sudah tidak ada lagi dan anggotanya sudah bubar dan bergabung dengan partai lain.
Bahkan berdasarkan verifikasi PDP ditingkat daerah,  31 DPD PDP tidak lolos verifikasi parpol, yang lolos hanya dua yaitu PDP DKI Jakarta dan PDP Sulawesi Tenggara. Ia mencontohkan, PDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah tidak ada kegiatan lagi.

Ketua PDP versi Laksamana Sukardi sejak awal telah meminta KPU untuk tidak melakukan verifikasi terhadap PDP karena terjadi perpecahan di tubuh pengurusnya. Karena tetap dipaksa untuk melakukan verifikasi, kata Petrus akhirnya KPU banyak mengeluarkan uang untuk mengecek pengurus PDP ditingkat daerah padahal sudah banyak yang bubar.  

"Jadi KPU ditipu sama pengurus PDP," katanya. [dem]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya