Berita

VERIFIKASI FAKTUAL

Aneh Kalau KPU Loloskan Lebih Dari 10 Partai Politik

SENIN, 07 JANUARI 2013 | 09:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat hari ini akan mengumumkan partai-partai politik yang lolos verifikasi faktual. KPU Pusat hanya mengumumkan atau meneruskan hasil pleno KPU Kabupaten/Kota dan serta KPU Provnsi.

"Jadi di KPU Pusat hanya kesimpulan," jelas Ketua Umum DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 7/1).

Makanya, sambung Rio, aneh kalau sampai yang diumumkan KPU Pusat berbeda dengan hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota dan serta KPU Provinsi.

"Agak aneh misalnya kalau KPU Pusat nanti mengumumkan kelulusan partai-partai ini berbeda dengan hasil pleno yang ada di provinsi-provinsi. Itu malah nggak boleh," ungkapnya.

Karena setiap KPU Kabupaten/Kota dan serta KPU Provinsi sudah mengumumkan hasil verifikasi faktual sebelumnya, Nasdem pun sudah memegang data-data hasil pleno KPU di daerah-daerah tersebut. Nasdem yakin bakal lolos. "Kalau Nasdem sejak awal optimis ikut Pemilu 2014," tegasnya.

Tak hanya itu, saat ini saja, masih kata Rio, sudah ketahuan partai mana saja yang lolos. Karena itu tadi, proses verifikasi di daerah itu berlangsung terbuka. Menurutnya, hanya ada 10 partai yang lolos. Hal ini melihat hasil verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah.

"Yang paling fatal itu di Jawa Tengah. Sembilan partai yang ada di Parlemen plus Nasdem yang lolos. Nah itu saja sudah menggagalkan partai-partai lain. Karena syaratnya, punya kepengurusan yang lengkap di seluruh provinsi 100 persen. Kalau ada (parpol) gagal di satu provinsi, tamat riwayatnya. Itu saja kita pegang," tandasnya.

Makanya aneh, katanya lagi, kalau sampai KPU Pusat nanti siang mengumumkan lebih dari 10 partai yang lolos verifikasi faktual. "Darimana datanya. Bagaimana pertanggungjawaban KPU Jawa Tengah," demikian Rio. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya