Berita

rizal ramli/rmol

Jangan Tertipu dengan Klaim Pemerintah yang Sesat!

SABTU, 05 JANUARI 2013 | 13:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibanggakan mengalami peningkatan. Pemerintah dan kalangan ekonom yang berkiblat pada ekonomi neokapitalisme mengklaim, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kelas menengah (middle class) di Tanah Air.

"Sebaiknya jangan senang dulu dengan klaim itu, karena standar yang digunakan tidak pas," kata mantan Menko Perekonomian, Dr. Rizal Ramli, dalam seminar ekonomi bertajuk "Mencetak Ekonom Indonesia yang Bermoral, Nasionalis dan Berbudaya sebagai Ciri Ekonomi Indonesia", di kampus STIE Bank BPD Jateng, Semarang, Sabtu (5/1).

Definisi kelompok middle class yang dipakai ternyata yang berpenghasilan 2-4 dolar AS per hari. Menurutnya, uang senilai itu hanya cukup untuk beli nasi plus gudeg tiga  kali dalam sehari, dan tidak bisa membiayai kebutuhan lainnya.


"Definisi middle class yang benar adalah yang berpenghasilan 50 dolar per hari," ucapnya.

Masyarakat, kata Rizal Ramli, jangan tertipu dengan klaim yang disampaikan pemerintah terkait pengangguran. Pemerintah mengumumkan pengangguran di Indonesia sebesar 6 persen. Tapi, definisi pemerintah adalah seseorang sudah disebut pekerja bila dalam satu pekan sudah bekerja selama satu jam.

Itu bukan definisi pengangguran yang diakui dunia internasional, di mana dipahami, seseorang sudah dapat disebut pekerja bila bekerja selama 35 jam dalam sepekan.

"Jadi, jangan mudah tertipu dengan angka-angka yang nampaknya menggiurkan. Padahal, definisi-definisi yang dipakai sebagai patokannya tidak jelas," jelas Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (Arup) itu di hadapan ratusan mahasiswa.

Dia menambahkan, di lain sisi memang benar terjadi peningkatan dalam penjualan kendaraan bermotor. Tapi daya beli masyarakat yang tinggi itu dipicu oleh rayuan manis pasar.

Dulu masyarakat tidak tertarik dan mampu membeli motor karena ada down payment (uang muka)-nya. Tapi begitu down payment ditiadakan, minat beli masyarakat terhadap motor jadi gila-gilaan. Masalahnya, masyarakat membeli motor tersebut dengan cara mencicil, bukan cash.

Timbul masalah lain. Begitu menghadapi beban hidup yang lain, masyarakat pun tidak mampu membayar cicilannya, yang ujung-ujungnya motor pun disita oleh pihak bank.

"Memang ada 20 persen masyarakat di Indonesia yang punya daya beli. Tapi, mayoritas daya beli masyarakat merosot," ungkap mantan aktivis ITB itu. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya