2,4 Juta Hektar Tanah Bermasalah Sepanjang SBY Berkuasa

Di tahun 2007, Presiden SBY berjanji melaksanakan reforma agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Tapi faktanya, sampai sekarang SBY belum memenuhi janji tersebut.

"Sepanjang kekuasaan SBY sejak tahun 2004 hingga sekarang, telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah republik Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad, menjelaskan catatan akhir tahun 2012 KPA tentang situasi agraria, Jumat (28/12).

Konflik dan sengketa agraria yang terjadi sejak SBY menjadi presiden itu terjadi dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.
 

 
Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan sengketa agraria telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat serta 44 orang meninggal selama periode 2004-2012. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir inu menurut Idham, grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan.

Jika di tahun 2010 ada 106 konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan 163 kasus di tahun 2011, maka sepanjang tahun 2012 tercatat ada 198 kasus. Luasan areal konflik agraria sepanjang tahun 2012 mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK).

Sementara catatan kriminalisasi dan kekerasan yang dialami petani dalam konflik sepanjang tahun 2012 itu adalah, 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang tewas. Dari 198 kasus yang terjadi di tahun 2012 itu, 90 diantaranya terjadi di sektor perkebunan (45 %), 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur (30 %), 21 kasus di sektor pertambangan (11 %), 20 kasus di sektor kehutanan (4%), 5 kasus di sektor pertanian tambak/pesisir (3%), dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1 %). [dem]