Kebijakan SBY Atasi Konflik Agraria Tidak Menyentuh Akar Masalah

Penanganan konflik agraria yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono tidak menyentuh akar persoalan, yakni masalah ketimpangan agraria. Penanganan konflik agraria hanya berkutat pada unsur-unsur pidana yang menyertai konfliknya.

Begitu disampaikan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Idham Arsyad, dalam catatan akhir tahun 2012 tentang situasi agraria, Jumat (28/12). KPA mencatat, dalam menangani ledakan konflik agraria di Mesuji, Presiden SBY secara khusus membentuk sebuah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan investigasi mulai dari akar persoalan yang menyebabkan konflik, hingga peristiwa kekerasan yang terjadi. Tim TGPF kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi.

"Sayangnya, rekomendasi terkait persoalan tanah di kasus ini tidak dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kemenhut RI, BPN RI dan Pemda, sehingga pada tahun 2012 konflik Mesuji beberapa kali muncul kembali ke permukaan," kata

Tercatat pula, di tahun 2012 ada begitu banyak inisiatif berbagai kalangan terhadap situasi agraria yang tengah berkembang dan menjadi sorotan publik. Seolah tidak mau kalah dengan inisiatif presiden, sepanjang tahun 2012 tercatat pula DPR RI, DPD RI, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah membentuk sejumlah tim kerja, tim kajian, hingga usaha-usaha penyelesaian konflik agraria secara parsial.

"Tapi tidak ada upaya integrasi atas berbagai inisiatif itu. Dan lagi-lagi hasilnya nihil dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang jelas dan utuh, apalagi dalam menjamin dan melindungi hak serta memberikan keadilan bagi para korban konflik agraria,"

KPA mencatat di tahun 2012 terjadi 198 kasus konflik agraria di Tanah Air. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 106 dan 163 kasus di tahun 2011.

"Kejadian konflik agraria yang berulang dan meluas dengan jumlah korban yang terus meningkat telah memberikan kesaksian kepada publik bahwa keadilan agraria bagi para korban konflik agraria telah terkubur sepanjang 2012," demikian Idham. [dem]