Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengganti menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. Langkah ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu presiden tinggal satu tahun saja, dengan tujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti serta mengurangi kegaduhan politik.
Demikian diungkapkan Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (Lisuma), Dhika Yudistira dalam konferensi persnya di Sekretariat Lisuma, Tebet, Jakarta Kamis (27/12).
Kesimpulan tersebut merupakan hasil survai 1000 mahasiswa di 10 provinsi di Indonesia yang dilakukan Lisuma dalam waktu tiga bulan yakni DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Banten dan NTB.
"75 persen mahasiswa menyatakan perlu reshuffle dibandingkan dengan 25 persen yang menyatakan tidak perlu," kata Dhika dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/12).
Hasil survei juga menyebutkan setidaknya ada 10 menteri yang perlu direshuffle. Yakni Menteri Agama Suryadharma Ali karena terlibat kasus pengadaan Al-Quran, Menteri Perdagangan Gita Wirdjawan karena terindikasi kasus korupsi Century, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo karena terlibat kasus korupsi Hambalang, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang tidak bisa menyelesaikan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Lalu Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin karena ketidaktegasan soal hukum di Indonesia, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang terlibat korupsi hibah kereta api saat menjabat sebagai menteri perhubungan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang melemahkan diplomasi Indonesia di luar negeri.
Tiga menteri lainnya yang perlu direshuffle adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh karena tidak bisa mengatasi lemahnya sistem pendidikan dimulai dari infrastruktur serta pemerataan pendidikan, dan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang terindikasi selingkuh dengan wanita idaman lain. Serta Andi Alfian Malarangeng yang terlibat kasus korupsi Hambalang.
[dem]
