RMOL. Ada setitik terang akan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia lantaran beberapa kalangan mendorong ekonom senior DR. Rizal Ramli sebagai penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengalaman yang dimiliki RR, panggilan Rizal Ramli, baik selama menjadi aktifis pergerakan mahasiswa sampai dengan menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi modal yang menguatkan harapan rakyat akan terwujudnya masa depan Indonesia yang bersih.
"Sebagai menteri, RR telah menunjukkan prestasinya dalam melakukan reformasi birokrasi yang kental KKN sisa-sisa Orde Baru," kata Presiden BEM IISIP Jakarta, Tintus Formancius kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (23/12).
Gebrakan RR dalam menyelamatkan kontrak-kontrak pembelian listrik dari pihak swasta yang diliputi skandal mark up dan berbau KKN, sebut Titus, juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi KPK dalam menuntaskan skandal-skandal perampokan uang negara yang makin hari makin menguras anggaran kesejahteraan rakyat.
Selain itu, keberhasilan RR dalam melakukan restrukturisasi secara besar-besaran di tubuh Bulog juga patut menjadi perhatian bersama. Saat diberi tugas sebagai kepala Bulog oleh Gus Dur, RR berhasil melakukan efisiensi, salah satunya dengan memangkas 119 rekening yang berbau transaksi liar menjadi hanya 9 rekening saja.
"Berbagai pengalaman RR di bidang ekonomi sejak mendirikan Econit Group, menjadi bahan pelajaran berharga dalam upaya menelusuri berbagai praktek kejahatan ekonomi yang terjadi di negeri ini," tutur Titus.
Nama RR dipertimbangkan oleh para pengiat anti korupsi menjadi satu dari dua penasihat KPK seiring segera berakhirnya masa tugas penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal Abidin. LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia misalnya menilai, kepakaran yang melekat pada RR bisa mempertajam kasus yang ditangani KPK khusunya yang terkait skandal keuangan dan perbankan seperti skandal dana talangan Century.
[dem]
