Berita

surya paloh/ist

Politik

Jadi Ketum Nasdem, Kekuasaan Surya Paloh Melebihi Soeharto

MINGGU, 23 DESEMBER 2012 | 09:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Surya Paloh dinilai tidak tepat menempati kursi ketua umum Partai Nasdem. Paloh dan Nasdem sudah menjadi brand, sehingga cukup bagi dia menempati posisi sebagai ketua Majelis Nasional DPP Partai Nasdem seperti yang diembannya saat ini.

"Kalau Surya Paloh menjadi ketum justru tidak akan menambah nilai, karena Nasdem dan dia seperti api dan panasnya. Dia penggagas dan pendiri," kata  dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan, melalui pesan singkatnya, Minggu (23/12).

Pada dasarnya, kata dia, Paloh berhak dipilih menjadi ketua umum Partai Nasdem dalam kongres partai yang direncanakan berlangsung Januari mendatang asalkan prosesnya berlangsung secara transparan dan demokratis. Namun sebagai pendiri dan orang yang paling berkuasa di partai, maka otomatis proses chek and balances di partai pengusung perubahan itu tidak akan berjalan apabila Paloh benar-benar menjabat ketua umum partai. Tidak ada yang bisa lagi melakukan kontrol karena di saat bersamaan dia menjabat ketua majelis nasional.

Sebagai perbandingan, Soeharto saja yang disebut-sebut otoriter tak pernah menjadi ketua umum Golkar. Serupa dengan itu, SBY dan Prabowo Subianto yang partainya lahir di era reformasi, menempatkan diri mereka sebagai king maker di partai mereka masing-masing.

"Kalau itu terjadi (Paloh jadi ketua umum), maka melebihi kekuasaan Pak Harto," tutur Bakir.

Menurut dia, sebagai partai baru Nasdem memang perlu dipimpin oleh orang yang bisa membantu mengdongkrak citranya, misalnya public figur yang punya integritas. Tapi lagi-lagi, sosok tersebut bukanlah Surya Paloh.

"Bagi Nasdem tinggal bagaimana melahirkan ketum yang bercitra dan berintegritas. Ini semua perlu karena masyarakat kita terlebih di era informasi ini masih melihat citra figur," demikian Bakir. [dem]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya