Berita

surya paloh/ist

Politik

Surya Paloh, Jangan Ambil Alih Kursi dengan Cara Tidak Demokratis!

MINGGU, 23 DESEMBER 2012 | 08:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kongres Partai Nasdem yang akan digelar Januari depan diharapkan bisa memilih ketua umum yang bisa menjadikan partai lebih besar lagi sehingga menjadi pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014. Namun disarankan, suksesi kepemimpinan di partai pengusung perubahan itu berlangsung transparan dan demokratis, yang tentu saja sesuai AD/ART partai.

"Metodenya, idealnya pemilihan melibatkan semua stakeholder. Suara DPD partai tingkat dua juga diakomodasi. Jadi tidak hanya sampai pengurus wilayah atau provinsi saja yang punya suara," kata Direktur Indo Barometer M. Qodari saat dihubungi, kemarin (Sabtu, 22/12).

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Nasdem Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan pemilihan ketua umum Nasdem tidak digelar secara terbuka tapi tetap berlangsung demokratis. Dia tegaskan, suksesi partai Nasdem sebagai bagian dari persiapan dalam menghadapi pemilu mendatang.

Qodari menuturkan masing-masing partai tentu punya metode pemilihan berbeda sesuai AD/ART. Partai Golkar misalnya, melibatkan suara DPD Kabupaten/Kota, provinsi, dan DPP dalam pemelihan ketua umum. Sementara di PKS, pengurus DPP ditentukan Majelis Syuro yang diisi oleh 99 anggota. Bukan hanya menentukan siapa yang jadi presiden dan sekjend partai, Majelis Syuro juga menentukan capres yang akan diusung. Meski begitu, tegas Qadari, kedua cara ini demokratis.

"Di Nasdem banyak bekas pengurus Golkar, Pak Surya Paloh sendiri mantan pengurus Golkar dan pernah jadi calon ketua umum Golkar. Saya kira karena faktor kemudahan dan pengamalan itu, ada kemungkinan metode di Golkar itu akan diakomodasi meskipun akan ada modifikasi. Bagaimana modifikasinya, saya belum tahu seperti apa," katanya.

Qodari mengingatkan Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem Surya Paloh tak mengambilalih kursi ketua umum menggantikan Patrice Rio Capella tanpa melalui proses pemilihan yang demokratis, seperti yang ramai dibicarakan belakangan ini. Kalau hal itu terjadi maka akan timbul kontroversi yang tentu saja pada akhirnya merugikan bagi partai.

"Nanti Pak Surya akan dibilang tidak demokratis. Saya kira mesti tetap berproses. Saya yakin kalau Pak Surya Paloh calon tetap akan terpilih," sarannya.

Tak masalah, lanjut dia, kalau keterpilihan Surya Paloh sebagai ketua umum tidak dengan suara bulat peserta kongres. Tapi yang jelas prosesnya tidak dengan cara langsung mengambil alih.

"Namanya demokrasi begitu. Demokrasi itu tidak bulat bundar, tapi bulan lonjong. Jangankan Surya Paloh di Nasdem, di semua aspek dalam demokrasi pasti ada suara berbeda. Itulah namanya demokrasi," tandas Qadari. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya