Hanya Fraksi PKB-Gerindra yang Tak Mau Sikapi Nikah Singkat Bupati Aceng

Tujuh dari delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menilai Bupati Garut, Aceng HM Fikri, melanggar etika sebagai kepala daerah.

Satu fraksi PKB-Gerindra tidak menyatakan sikap tetapi memandang pernikahan singkat Bupati Garut yang dituduh melanggar etika sudah mendapatkan hukuman dan sanksi sosial dari masyarakat.

Hal tersebut terungkap pada sidang paripurna di gedung DPRD Garut, Jumat (21/12).

Fraksi yang menyatakan Aceng HM Fikri melanggar etika yakni dari fraksi PPP, PKS, PDIP, Hanura, Demokrat, PAN dan Golkar. Mereka menilai pernikahan singkat Aceng dengan seorang wanita muda, Fani Oktora (18) telah melanggar undang-undang.

Perilaku Aceng sebagai pejabat publik atau kepala daerah telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Tujuh fraksi yang memberikan sikap Bupati Garut Aceng HM Fikri melanggar etika dan perundang-undangan," kata Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Badjuri. [dem]