Demo Buruh Belum Bikin Investor Angkat Kaki Tuh...

Bos Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menjamin kalangan investor belum terganggu dengan tuntutan demo buruh. Asal­kan tidak diikuti aksi sweeping di pabrik.

Chatib Basri mengaku, sudah menemui beberapa perwakilan investor asing guna untuk mem­bicarakan masalah ancaman de­mo buruh.

“Saya sudah ber­temu dengan mereka (investor), saya jelaskan semuanya. Ternyata itu bukanlah menjadi masalah utama bagi me­reka dalam in­ves­tasi. Untuk pe­rusahaan multina­sional, mereka mengaku sudah memberikan upah di atas UMR,” kata Chatib usai seminar di Jakarta, kemarin.

Dari pengakuan mereka, me­nurut Chatib, tidak terlalu mem­permasalahkan soal tuntutan de­mo buruh. Yang mereka keluh­kan justru soal jaminan keama­nan. Seperti aksi sweeping buruh di beberapa pusat industri se­perti di Kawasan Industri Jaba­beka, Jawa Barat.

“Meskipun demi­kian, investor asing yang ada di­ sini belum ada yang akan me­mindahkan in­ves­tasi usahanya ke negara lain. Sampai saat ini, mereka masih betah untuk berinvestasi di In­donesia,” jelas ekonom jebolan Universitas Indo­nesia (UI) ini.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Boediono meyakinkan, dalam kondisi kisruh buruh saat ini kinerja ekonomi nasional masih positif. Indikasi ini terlihat dari kredit perbankan dan per­tumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan peningkatan. In­do­nesia mampu menjaga per­tum­­buhan ekonominya lebih dari 6 persen. Selain itu juga mampu menurunkan tingkat penganggu­ran dan kemiskinan.

“Sepanjang masa-masa sulit, stabilitas perbankan dan ekono­mi berhasil dipertahankan dan terus mengalami trend penurunan utang. Kami telah belajar de­ngan keras dari pengalaman ka­mi sendiri bagaimana manaje­men makro ekonomi untuk ber­hati-hati me­ng­­ambil keputusan yang tidak bisa tergantikan,” ungkap Boediono.

Bekas Gubernur Bank Indo­nesia (BI) ini mengakui, Indone­sia bukanlah negara tanpa masa­lah. Menurutnya, kendala utama investasi saat ini ada di kurang­nya infrastruktur. Untuk itu, se­jumlah inisiatif diambil peme­rin­tah.Yakni meningkatkan ka­pa­sitas pelabuhan, bandara, ja­lan, kereta api, pembangkit lis­trik dan sebagainya.

Sementara, pelaku usaha be­lum melaporkan kepada pe­me­rintah mengenai rencana relo­kasi pabrik ke negara lain akibat aksi sweeping serikat pekerja di ka­wasan industri yang menuntut penghapusan outsourcing atau sistem kerja alih daya.

“Secara resmi pelaku usaha be­lum ada yang menyatakan ingin mere­lokasi pabriknya. Namun, aksi sweeping serikat kerja sangat mengganggu ke­langsungan in­dus­tri dalam ne­geri,” kata Direk­tur Jenderal Basis In­dus­tri Manu­faktur Kemen­te­rian Pe­rin­dustrian (Kemenperin) Pang­gah Susanto, kemarin.

Aksi sweeping serikat kerja yang menuntut penghapusan sistem outsourcing, menurut Panggah, harus segera diatasi oleh pemerintah. Sejauh ini, Ke­menperin terus berkoordinasi de­ngan Asosiasi Pengusaha Indo­nesia (Apindo) dan pihak kepo­lisian untuk menyelesaikan aksi sweeping serikat kerja. “Jika kon­disi tersebut terus berlang­sung, maka investasi di dalam negeri akan terhambat,” paparnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apre­sindo) Binsar Mar­paung menga­­­­takan, akibat aksi sweeping yang dilakukan serikat pe­kerja di kawasan indus­tri, bebe­rapa perusahaan telah menghen­tikan produksinya.

“Aksi sweeping serikat kerja di kawasan industri membuat 10 perusahaan, termasuk Bata, me­nyetop produksinya. Sedang­kan jumlah karyawannya men­capai 600 ribu tenaga kerja,” ujar Bin­sar. [Harian Rakyat Merdeka]