Sofjan: Tinjau Ulang Kontrak Dengan Perusahaan Asing

Untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, Asosisasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) men­de­sak pemerintah melakukan rene­goisasi kontrak harga gas dengan produsen gas yang ma­yoritas di­kuasai asing.

Harga gas domestik saat ini sangat mahal karena pasokan gas yang tidak sesuai kontrak, mem­buat industri dalam negeri sulit berkembang. Hal itu dikatakan Ke­tua Umum Apindo Sofjan Wa­­nandi di Jakarta, Jumat (3/11).

“Sudah saatnya produksi gas 100 persen digunakan di dalam negeri. Karena itu,  kontrak lama harus direnegoisasikan kemba­li,” tegas Sofjan.

Menurut Sofjan, renegosiasi kon­trak harga gas bisa dilaku­kan pe­merintah selama ada ke­be­ra­nian. De­ngan adanya rene­goisasi tersebut, dia optimis pro­dusen gas tetap bisa berjual­an di dalam negeri.

“Kalau tidak ada renegosiasi, industri kita tidak akan pernah maju. Karena itu, kebutuhan gas dalam negeri tetap harus nomor satu,” katanya.

Sofjan mengatakan, kala­ngan industri lebih memilih meng­gu­nakan bahan bakar gas karena harganya lebih murah dibanding listrik. Selain itu, lebih efisien dan ramah lingkungan.

Wakil Ketua Komite Tetap In­dus­tri Kamar Dagang Dan In­dus­­tri (Kadin) Ach­mad Widjaya ber­harap, industri pengguna gas bi­sa memanfaatkan stok gas yang tak dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, PT Perusa­ha­an Listrik Negara (PLN) me­miliki stok gas yang hanya di­gunakan saat beban puncak (peak time).

Menurut hitungan Achmad, jumlah gas milik PLN yang hanya digunakan saat peak time sangat be­sar, mencapai 200 mmscfd. Stok ini antara lain un­tuk cada­ngan Pembangkit Lis­trik Muara Tawar dan dari Batam.

Achmad menyarankan, gas milik PLN dapat dialihkan ke industri yang membutuhkan. “Mereka hanya menyandera gas dan hanya memakainya saat-saat tertentu,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan mulai April 2013 harga jual gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke industri akan  naik men­­jadi 10,2 dolar AS per million british thermal units (mmbtu). Saat ini, harga gas industri sekitar 8 dolar AS  per mmbtu (1 mmscfd setara dengan 1.165 mmbtu).

“Tanpa terobosan berarti di­kha­watirkan harga gas industri akan melambung di atas 10,2 do­lar AS per mmbtu,” ung­kapnya.

Anggota Komisi VII DPR bi­dang Energi dan Gas Bobby Ri­zaldi meminta pemerin­tah meng­­­hentikan proses nego­siasi kontrak ekspor gas Tangguh yang sebe­lum­nya untuk Sempra Energy ke Jepang.

“Pemerintah jangan hanya re­torika saja akan memprioritas­kan ke dalam negeri. Segera alo­kasi­kan seluruh gas Sempra untuk domestik,” tegasnya.

Apalagi, menurut Bobby, pro­yek Tangguh train 1 dan 2 belum ada yang dialokasikan untuk memasok gas ke dalam negeri (DMO). Pengalokasian gas ke dalam negeri akan memberikan dampak berantai yang lebih be­sar ketimbang ekspor.

Bobby berpendapat, peme­rin­tah bisa mengalokasikan selu­ruh gas Sempra ke dalam negeri ka­rena proyek Tangguh sudah balik modal.

“Gas Sempra dijual dengan harga 3 dolar AS per MMBTU sa­ja, produsen sudah untung. Ka­lau pemerintah pintar, maka ha­rus­nya tidak tergoda lagi untuk di­jual ke luar negeri,” ce­tus Bobby. [Harian Rakyat Merdeka]