Pengusaha Ancam Terus Pake SDM Outsourcing

Kalangan pengusaha mengancam akan terus menggunakan jasa outsourcing atau sistem alih daya jika pemerintah ngotot menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku, para pengu­saha keberatan dengan ke­bijakan pemerintah menaikkan TDL. Me­nu­rutnya, kenaikan lis­trik 15 per­sen justru bakal me­ning­kat­kan impor barang jadi.

“Karena produk yang dihasil­kan oleh para pengusaha dalam negeri kurang memiliki daya saing dan memicu penuru­nan kinerja perusahaan,” ujar Sofjan di Jakarta, kemarin.

Dari kalkulasi pelaku usaha, terangnya, kenaikan TDL sampai 15 persen untuk menghemat sub­sidi Rp 14,89 triliun sama artinya dengan hanya menaikkan tarif lis­trik industri. Berdasarkan per­hi­tungan, kenaikan 15 persen untuk menghemat subsidi Rp 14,89 triliun berarti hanya akan me­naikkan tarif listrik industri.

“Tanpa dipusingkan kenaikan TDL, industri nasional sudah ter­an­­cam oleh serbuan produk im­por. Lama-lama, semakin ba­nyak perdagangan di pasar do­mestik yang mengutamakan im­por,” kata Bos Gemala Group ini.

Jika pe­merintah menaikkan TDL, Sofjan mengancam, akan ma­kin banyak pengusaha yang menjadi pedagang daripada men­jadi produsen. Dampak lain­nya adalah makin banyak peru­sahaan yang akan menggunakan jasa pegawai atau sumber daya m­anusia (SDM) outsourcing.

“Hal ini semata-mata demi efi­siensi,” Cetus Sofjan.

Asosiasi Penge­lola Pusat Be­lanja Indonesia (APPBI) juga menolak tegas ke­bijakan peme­rintah untuk me­naik­kan TDL. Hal itu dinilai akan berdampak besar tidak hanya ter­hadap pe­ngelola mall ataupun pengusaha, tetapi juga konsumen.

Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan mengatakan, rencana ke­­naikan TDL selain akan me­ri­sau­kan para pengusaha, juga ber­po­tensi menimbulkan dam­pak besar bagi pelaku eko­nomi, ter­masuk masyarakat itu sendiri.  

“Saya kira mereka (asosiasi pe­ngusaha-red) akan risau dengan ke­naikan TDL. Saya kira dampak­nya tidak akan ke­cil,” ujar Stefa­nus da­lam jumpa pers, ke­marin.

Dia menambahkan, kebijakan rencana kenaikan TTL tersebut me­rupakan keputusan yang tidak populis. “Sebaiknya kenaikan TDL dan penggolongan tarif ini dipelajari benar. Ini bukan kepu­tusan populis yang sebenarnya menyengsarakan rakyat,” tandas bos Pakuwon Jati Group ini.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Forum Ko­­munikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak kenaikan TDL sebesar 15 persen pada tahun de­pan. Forkan beralasan, ke­nai­kan TDL menyebabkan biaya pro­duk­­si melonjak dan menye­babkan daya saing produk lokal turun.

Forum tersebut terdiri dari Aso­­siasi Pemilik Merek Lokal Indo­nesia (AMIN), Gabungan Pengu­saha Makanan dan Minu­man Se­luruh Indonesia (Gapmmi), Ga­bungan Elektro­nika (Gabel), Aso­siasi Perteksti­lan Indonesia (API), Asosiasi Me­bel Indonesia (As­mindo), The Indonesian Iron and Steel Indus­try Associations (IISIA), Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Industri, Asosiasi Kaca Lem­ba­ran dan Pengaman (AKLP), Aso­siasi Industri Ke­ma­san, Asosiasi Persepatuan In­do­nesia (Apri­sindo), Asosiasi Peng­usaha Indo­nesia (Apindo), serta Forum Industri Pengguna Gula (FIPG).

Sekjen Gapmmi Franky Siba­rani mengatakan, industri maka­nan dan minuman terus menga­lami tekanan selama tahun ini, mulai dari kenaikan harga bahan baku seperti gandum, kedelai dan gula. Selain itu, ada kenaikan upah minimum regional (UMR) lebih dari 20-26 persen di wila­yah Ban­ten, kenaikan harga gas in­dustri sekitar 35 persen per Sep­­tember 2012 dan 15 persen pa­da awal Ap­ril 2013.

“Belum lagi masalah lama yang memberatkan industri ma­kanan dan minuman belum tera­tasi, yakni bunga bank yang ting­gi, biaya logistik yang mahal, pung­li (pungutan liar) dan infra­struk­tur yang buruk,” keluhnya.

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah sepakat akan menaikkan TDL sebesar 15 persen di tahun de­pan. Imbal baliknya, pemerintah akan menyediakan infra­struktur lebih baik. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku, telah mela­kukan perbaikan peng­alo­kasian komposisi angga­ran pada RAPBN 2013 secara lebih baik. [Harian Rakyat Merdeka]