Penguasa Blok Migas Mahakam Lagi Digodok

.Kementerian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) memberikan angin segar Perta­mina dalam peluang mendapat­kan hak pengelolaan Blok Maha­kam yang akan habis 2017.

“Di 2017 semua barang yang ada di situ akan menjadi milik negara. Ka­rena Pertamina milik negara, me­menuhi atau tidak, Pertamina ha­rus diberikan kekuasaan untuk mengelola blok tersebut,” kata Wa­­­kil Menteri ESDM Rudi Ru­bian­dini saat ditemui di Ge­dung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, lanjut Rudi, Perta­mina tidak bisa sendiri mengelola blok tersebut sendiri. Pertamina tetap harus mengandeng mitra lain, ter­masuk BUMD dan Kon­traktor Kontrak Kerja Sama (KK­KS).

“Saat ini penguasaan pe­ngelo­laan blok Mahakam ma­sih digo­dok, minimal Pertamina men­da­pat 51 persen penguasaan, tetapi masih digodok lagi 51-71 per­sen yang didalamnya ada juga mem­berikan pengelolaan bagi BUMN. Sedangkan untuk 30 per­­sen lagi diberikan kepada  Total dan Inpex,” beber Rudi.

Bekas Wakil Pre­­siden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga se­tuju ladang gas Blok Ma­hakam untuk Per­tamina.

“Hati kecil saya, harus 100 per­sen masuk Per­­tamina ladang gas Blok Ma­hakam yang akan ber­akhir kon­trak asingnya tahun 2017. Tetapi keputusan kontrak tersebut bukan di tangan saya,” ujar Dahlan di Makassar, Ming­gu (21/10).

JK yang lebih dahulu menjadi pembicara menyatakan, setuju Pertamina ambil alih Blok Maha­kam dan kontrak tidak perlu di­per­­panjang, sebab tenaga ahli kita dalam perusahaan asing itu ba­nyak. Sedangkan tenaga ahli asing jumlah­nya sedikit, sehingga Per­tamina pasti bisa mengelola­nya dengan baik.

“Tidak sulit menge­lola Blok Ma­­hakam, sebab tinggal dilanjut­kan. Bukan investasi awal,” ujar­nya.

Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi In­donesia (ADEI) Prof Dr H Muh Asdar mengatakan, Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indo­nesia dengan rata-rata produksi 2.200 juta kaki kubik per-hari.

Ca­dangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tef) dan sejak tahun 1970-2011. Sebagian telah di­eks­­ploitasi dengan pendapatan kotor sekitar 100 miliar dolar AS atau Rp 900 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]