Saatnya Bulan Madu BUMN Di Proyek Infrastruktur DKI

.Bak gayung bersambut, Menteri BUMN Dahlan Iskan menawarkan beberapa perusahaan pelat merah untuk terlibat proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Diperlukan transparansi tender dan jaminan tidak kongkalikong di proyek tersebut.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyambut positif ren­cana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meng­­gan­deng perusahaan BUMN da­lam meng­garap pro­yek-proyek infrastruktur di Jakarta. Menu­rutnya, selama ini banyak pro­yek yang belum ter­lak­sana bah­kan terbengkalai di­se­babkan masalah pendanaan.

“Seperti proyek mo­norel yang terbengkalai itu kan karena ma­salah penda­naan. Nah, kebetulan ada tawaran menarik dari Men­teri BUMN untuk be­kerja sama. Arti­nya akan ada sumber-sumber pendanaan baru selain dari APBD dan APBN,” ujarnya kepada Rak­yat Mer­deka, kemarin.

Menurut Yayat, sudah sewajar­nya perusahaan-perusahaan BUMN dilibatkan dalam pro­yek-proyek untuk kepen­tingan publik. Dengan mengan­deng le­bih ba­nyak BUMN, akan mem­berikan peluang bagi perusahaan pelat merah ini untuk ikut ber­kon­­tri­busi pagi pelayanan publik.

“Memang idealnya proyek un­tuk kepentingan masayarakat diserahkan kepada perusahaan BUMN. Misalnya penyediaan air minum, pembangunan jalan, pe­ngelolaan sampah dan lainnya. Dengan begitu, secara tidak lang­sung masyarakat juga ikut terlibat dalam hal pendanaan,” jelasnya.

Dosen Universitas Tri­sakti ini mengungkapkan, banyak proyek yang mendesak harus se­gera di­lakukan Pemprov Jakarta. Menu­rutnya, dengan mengan­deng pe­rusahaan BUMN diha­rap­kan proyek itu segera dapat di­reali­sasikan. “Pembangunan mo­norel harus dilanjutkan. Kemu­dian pe­ngadaan bus tambahan untuk Transjakarta. Belum lagi masalah sanitasi seperti penge­lolaan sam­pah dan penyediaan air bersih yang masih menjadi per­masala­han,” ungkap Yayat.

Sebelumnya, Dahlan Iskan meng­­ajak sejumlah perusahaan BUMN untuk ikut bersama Gu­ber­nur DKI Jakarta Joko Widodo menyelesaikan per­masalahan infrastruktur di wila­yah Jakarta. Mulai dari sarana transportasi, pelabuhan hingga perumahan.

“BUMN punya banyak ke­mam­puan dan siap dalam menga­tasi berbagai kendala yang diha­dapi Pemprov Jakarta untuk me­nyelesaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur seba­gai solusi mengatasi kemacetan Jakarta,” ujar Dahlan saat me­nerima kedatangan Jokowi di Kantor Kementerian BUMN, Ja­karta, Selasa (16/10).

Dalam acara tersebut, Dahlan di­dampingi sejumlah direksi dari BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Sementara untuk transportasi, Dahlan me­nyo­dorkan PT Kereta Api Indo­nesia (KAI) agar membe­nahi ja­lur kereta api di Jabode­tabek. Tujuannya agar lebih ba­nyak mengangkut penumpang.

Pembicaraan kedua pejabat ini meli­puti pem­bangu­nan kembali mo­no­rel yang mang­krak, pening­katan fasi­litas layan­an kereta rel listrik (KRL), pembangunan ru­mah susun di kawasan kumuh, pembang­u­nan jalan tol, proyek jalan khusus truk dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Mengenai pem­bangunan kembali monorel, Dahlan menga­takan, Adhi Karya siap me­nuntaskan proyek yang sempat terhenti tersebut.

Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, kerja sama antara Pemprov Jakarta dengan perusahaan BUMN merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Menurutnya, kerja sama itu bisa menjadi awal yang baik mem­perbaiki infrastruktur di Jakarta.

“Kita lihat saja nanti bagaima­na kerja sama tersebut bisa ber­man­faat untuk masyarakat di Jakarta. Semoga beberapa proyek bisa se­lesai sesuai kebutuhan masyara­kat,” ujar Didik kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, tidak masa­lah jika proyek-proyek di Jakarta akan bekerja sama dengan peru­sahaan BUMN. Menurutnya, yang harus diperhatikan dari pro­yek di Jakarta adalah tata ke­lola­nya yang selama ini dinilai ku­rang baik.

“Selama ini mulai dari peng­adaan hingga pertang­gung­ja­waban proyek di Jakarta tidak trans­­paran dan akuntabel. Hal itu per­lu diperbaiki supaya tidak ter­kesan ada bagi-bagi pro­yek saja di Jakarta,” ujarnya ke­pada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Menurut Febri, kesulitan pub­lik mengakses dokumen proses proyek menyebabkan banyak ter­jadi kongkalikong proyek di ling­kungan Pemprov Jakarta. Ia ber­harap, dengan adanya kepe­mim­pinan baru di Jakarta, ang­garan bisa diakses ke publik.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Joko Widodo  mengajak investor da­­lam negeri atau bersinergi de­ngan sesama BUMN untuk me­nger­jakan proyek infrastruktur baik monorel maupun kereta la­yang. “Lebih baik lagi BUMN, maka kita akan lebih se­nang. Artinya, semua dalam ne­geri,” ujar Jokowi.  [Harian Rakyat Merdeka]