DPRD DKI & Senayan Beda Sikapi Anggaran Monorel

.Kondisi infrastruktur di DKI Jakarta sudah sangat mempri­ha­tinkan. Sarana seperti jalan raya, seakan sudah tidak mampu me­ngimbangi per­tum­buhan kenda­raan yang setiap tahunnya terus meningkat.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengusulkan pembangu­nan in­frastruktur di wilayahnya akan melibatkan BUMN karya. Ada­pun BUMN yang dimaksud adalah PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya.

Anggota Komisi VI DPR ­Nas-ril Bahar menuturkan, dengan dilibatkannya BUMN dalam pro­yek infrastruktur di DKI, merupa­kan langkah yang baik dan harus segera direalisasikan. Sebab, in­frastruktur terutama jalan raya, ke­­butuhannya sudah sangat ur­gent.

Namun, politisi PAN ini me­ngingatkan bahwa ada bebe­rapa BUMN karya yang menga­lami kesulitan likuiditas. Untuk itu, akan lebih baik apabila Pem­da DKI memberikan pem­biayan kepada BUMN tersebut.

“Pemda bisa memberikan mo­dal proyek terhadap BUMN yang akan mengerjakan proyek infra­struktur di DKI. Kalau tidak di­bantu pembiayaannya, dikha­wa­tir­kan proyek bisa berhenti di­tengah jalan. Seperti proyek yang sudah-sudah,” cetus Nasril kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/10).

Menurut Nasril, dengan mem­beri­kan pembiayaan di depan, maka bisa mempermudah dan memper­cepat kinerja BUMN karya tersebut. Dia tidak masalah apabila swasta ikut terlibat dalam proyek infrastruk­tur DKI. Sebab, investor swasta akan membuat dana APBN mau­pun APBD yang akan dialokasi­kan pada proyek ini menjadi tidak diperlukan.

“Asalkan dengan catatan, cari­lah swasta yang lebih bonafit dan lebih profesional. Soal pembagi­an porsinya terserah ke­pada pihak pemda,” ujarnya.

Sedangkan DPRD DKI  me­wanti-wanti agar Jokowi dan Ahok cermat dalam proyek mo­norel. “Perlu penelaahan yang mendalam tentang tindak lanjut monorel,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nur­din kemarin. Selamat memimpin komisi yang mengurusi masalah ekonomi, termasuk perhubungan.

Menurut kader PKS ini, Jo­kowi mesti melihat kembali alas­an mengapa proyek transportasi itu mangkrak selama tujuh tahun. Proyek yang berjalan sejak Juni 2004 itu benar-benar terhenti pada 2006, hingga akhirnya pe­merintahan Gubernur Fauzi Bowo memutuskan melupakan­nya pada September tahun lalu.

Selamat juga meminta Jokowi mempertimbangkan efektivitas dan daya angkut monorel. Dia menyodorkan data terbaru dari Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah DKI Jakarta yang menyatakan bahwa proyek mo­no­rel memakan biaya hingga Rp 3,9 triliun dengan potensi kapa­sitas angkut 77.500 per hari.

Me­nurut dia, angka itu kalah diban­ding elevated busway yang per­nah ditawarkan Foke dengan biaya sebesar Rp 1,6 triliun, de­ngan daya angkut lebih besar.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jakarta Triwisaksana se­tuju agar Gubernur mengkaji le­bih matang rencananya.  Dia me­nyo­roti soal tarif monorel se­te­lah beroperasi. “Kalau pakai skema yang dulu, tarifnya Rp 12 ribu, jauh lebih mahal dari busway yang hanya Rp 3.500,” katanya.

Seperti diketahui, PT Adhi Karya Persero sangat bernafsu mengem­bangkan monorel Tanah Abang-Senayan. Pembangunan monorel sendiri telah ada sejak 2004, di era kepemimpinan Fau­zi Bowo (Foke), namun terhenti ka­rena tidak ada investor yang berminat.

Hutama Karya fo­kus menger­jakan proyek trans­por­tasi massal sekelas monorel untuk jalur Bekasi-Slipi. Konsep monorel ringan atau Light Rail Transit (LRT) nampaknya akan dipilih.  Lampu hijau juga sudah di­­­dapatkan Hutama Karya dari Kementerian BUMN. [Harian Rakyat Merdeka]